MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Ketidakmerataan penerima bantuan sosial dalam program keluarga harapan (PKH) menjadi salah satu isu yang digodok oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi (INIMI) dalam kampanyenya.
Pada kunjungannya di Kelurahan Cambaya, Gusung, dan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah, Indira menerima sejumlah aspirasi dari warga perihal penerima bansos yang terkadang tidak tepat sasaran.
"Bantuan raskin (beras miskin) dengan bansos PKH itu tidak merata, Bu. Masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapatkan bansos karena tidak terdaftar," ungkap Maryam, salah satu warga Kelurahan Cambaya.
Hal serupa turut disampaikan Titi Darmawati di Kelurahan Pattingalloang Baru. Kata dia pemerintah perlu maksimalkan pendataan PKH agar warga yang menerima adalah warga yang benar-benar sesuai kriteria.
"PKH perlu dimaksimalkan lagi supaya yang dapat bantuan itu betul-betul warga kurang mampu," katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Indira Yusuf Ismail mengapresiasi masukan dari masyarakat dan menjelaskan pentingnya evaluasi serta perbaikan sistem.
Dia menegaskan bahwa program sosial seperti PKH merupakan salah satu prioritas yang harus terus ditingkatkan akurasinya.
"Kami mendengar aspirasi ibu-ibu sekalian dan tentunya menjadi perhatian kami ke depan. Bantuan sosial memang harus sampai kepada mereka yang berhak, dan untuk itu, pendataan harus lebih tepat dan transparan," ujar Indira.
"Kami akan pastikan sistem pendataan diperbaiki agar tidak ada warga yang tertinggal. Namun, kita juga harus berkolaborasi, baik masyarakat maupun pemerintah, agar bantuan ini dapat berjalan lebih baik," imbuhnya.
Indira juga menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan mekanisme distribusi yang lebih adil dan menyeluruh, tanpa melupakan keterlibatan semua pihak, termasuk warga, dalam melaporkan mereka yang layak namun belum terdaftar.
"PKH dan bansos lainnya adalah bentuk komitmen kita bersama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan kami akan berupaya sebaik mungkin agar program ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua yang berhak," pungkasnya.
Legislator PPP, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) yang mendampingi Indira, menambahkan perbaikan data dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan. Melalui musyawarah kelurahan itu, data warga dapat diperbaharui.
“Ada musyawarah kelurahan untuk memperbaiki database yang akan disetor ke kementerian, karena memang banyak masyarakat yang pasca-COVID mengalami penurunan penghasilan. Ada juga data penerima PKH yang wafat namun belum dilapor, sehingga ada oknum yang memanfaatkan bantuan itu," katanya.
RTQ menambahkan bahwa saran untuk perbaikan ini akan menjadi perhatian dalam sisa masa pemerintahan Danny Pomanto, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Indira.
“Ini suatu saran untuk perbaikan di sisa pemerintahan Danny Pomanto untuk kemudian dilanjutkan oleh Ibu Indira. Kita semua berharap agar ke depan, sistem bantuan sosial dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
