Warga Takalar Gerunduk Bendungan Pammukkulu, Tuntut Pembayaran Lahan

TAKALAR, iNewsCelebes.id – Warga Desa Kaleko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bendungan Pammukkulu, Selasa (7/10/2025).

Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dampang Ko’mara membentangkan spanduk besar di pintu masuk bendungan. Spanduk itu bertuliskan: “Sudah satu tahun bendungan diresmikan, namun belum tuntas dibayarkan. Kami akan menutup jalan poros karena belum dilunasi.”

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) fisik proyek Bendungan Pammukkulu yang dinilai arogan dan tidak transparan. Warga juga menaruh curiga adanya kejanggalan dalam konstruksi proyek yang membuat mereka dilarang masuk ke area bendungan.

“Kami meminta kepada semua pihak, baik BPN, Balai Pompengan, BBWS maupun PPK, agar segera melunasi pembayaran pembebasan lahan milik warga yang masuk dalam area konstruksi Bendungan Pammukkulu,” ujar Koordinator Aksi, Adytia Chokas, di lokasi unjuk rasa.

Menurut Adytia, selain mendesak pelunasan lahan, warga juga menolak sikap arogansi PPK terhadap masyarakat. Ia menegaskan, bendungan tersebut bukan hanya proyek strategis, tetapi juga memiliki potensi wisata yang seharusnya bisa dinikmati warga sekitar.

“Bendungan Pammukkulu ini milik bersama. Jangan ada pihak yang bersikap semena-mena terhadap masyarakat,” tambahnya.

Adytia menegaskan, jika pembayaran lahan tak segera diselesaikan, warga akan menghentikan seluruh aktivitas di area maupun sekitar bendungan. Mereka juga menuntut aparat penegak hukum untuk memeriksa pekerjaan Balai Pompengan Jeneberang yang dinilai sarat pelanggaran.

“Pertama, kami meminta Balai Pompengan Jeneberang mencopot PPK karena arogan. Kedua, kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa pekerjaan proyek seperti jalan, talud, drainase, dan jembatan yang kami curigai bermasalah,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika tuntutan warga tidak direspons dalam waktu yang ditentukan, maka massa akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar di Kantor Balai Pompengan Jeneberang dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

“Kami siap turun lebih banyak lagi. Kalau hak kami tidak dipenuhi, kami akan terus berjuang meski nyawa taruhannya,” pungkas Adytia

Editor : Leo Muhammad Nur