Geger! Nama Bahlil Lahadalia Hilang dari MWA Universitas Hasanuddin , Ada Apa di Tengah Pilrek?

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Nama Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara mengejutkan tidak ada lagi dalam daftar anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Hasanuddin (Unhas).

Ragam spekulasi lantas menyeruak lantaran kampus merah saat ini muenyambut Pemilihan Rektor Unhas periode 2026–2030 yang semakin dekat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Unhas, Ishaq Rahman, menegaskan bahwa langkah tersebut murni bersifat administratif, bukan bagian dari dinamika politik di internal Unhas.

“Penggantian Pak Bahlil sebagai anggota MWA adalah hal yang normal. Ini semata untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku,”
ujar Ishaq Rahman kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Alasan Hukum Pergantian: Tak Lagi Memenuhi Syarat Statuta

Berdasarkan Statuta Unhas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 19, anggota MWA dari unsur masyarakat tidak boleh berafiliasi dengan partai politik — kecuali bagi unsur pemerintah pusat atau daerah.

Artinya, sejak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024, maka statusnya otomatis tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MWA dari unsur masyarakat.

“Jadi narasi yang menyebut Pilrek memanas karena pergantian Pak Bahlil itu tidak tepat. Ini bagian dari tata kelola PTN-BH yang memang memiliki mekanisme penggantian jika syarat tidak lagi terpenuhi,”
jelas Ishaq.

Bahlil sebelumnya diangkat melalui SK Mendikbudristek Nomor 15036/M/06/2023 tertanggal 1 Maret 2023. Setelah status politiknya berubah, pihak MWA segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai mekanisme statuta.

PAW Sudah Diproses, Suara MWA Tetap 17

Proses PAW ini melibatkan seleksi calon pengganti dari unsur masyarakat. Setelah melalui beberapa tahapan, dua nama diusulkan, hingga satu nama disepakati dan dikirim ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk penetapan akhir.

“Sejak September 2025, nama calon anggota MWA pengganti sudah diajukan ke Menteri. Sesuai statuta, anggota MWA dari unsur masyarakat memang harus ditetapkan langsung oleh Menteri,”
kata Ishaq.

Ia memastikan, proses tersebut tidak akan memengaruhi kuorum dan hak suara dalam Pilrek.

“In Shaa Allah tidak berkurang, karena proses PAW tidak lama lagi selesai. Unhas terus berkomunikasi dengan Kemendikti Saintek terkait proses ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat anggota MWA PAW sudah ditetapkan,”
terangnya.

Tahapan Pilrek Unhas Tetap Sesuai Jadwal

Di sisi lain, tahapan Pilrek Unhas tetap berjalan normal. Berdasarkan keputusan Senat Akademik, proses penjaringan bakal calon rektor dimulai pada 11 Agustus hingga 1 September 2025, dilanjutkan tahap penyaringan pada Oktober–Desember 2025, dan pemilihan pada 14–28 Januari 2026. Pelantikan rektor terpilih dijadwalkan paling lambat 28 April 2026.

Enam nama telah masuk tahap sosialisasi dan kampanye. Meliputi, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Dr. Marhaen Hardjo, M.BioMed., Ph.D., Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd., Prof. Ir. Muhammad Iqbal Djawat, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, M.P., Dr. Ir. Zulfikar Basri Hasanuddin, M.Eng.

Dari enam nama ini, Senat Akademik akan menyaring tiga calon dengan suara terbanyak untuk maju ke tahap pemilihan akhir oleh MWA.

Suara Menteri dan MWA Tentukan Rektor Baru

Dalam sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) seperti Unhas, MWA memegang peran penting sebagai pemegang suara tertinggi dalam pemilihan rektor. Komposisi suara terbagi menjadi 35 persen milik Mendikbudristek, dan 65 persen sisanya dibagi rata di antara anggota MWA lainnya.

Pemilihan dilakukan secara tertutup melalui rapat pleno MWA. Calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai rektor terpilih periode 2026–2030.

“Prinsipnya, seluruh tahapan akan berjalan objektif dan transparan. Kami ingin memastikan Pilrek Unhas berlangsung kondusif, terukur, dan sesuai aturan,”
ujar Ishaq.

Meski pergantian anggota MWA terjadi di tengah momentum Pilrek, pihak kampus menegaskan tidak ada unsur politik di baliknya.

“Unhas memiliki sistem yang kuat untuk memastikan pemilihan rektor berlangsung tanpa intervensi politik luar,”
tutup Ishaq.

Dengan demikian, pergantian Bahlil Lahadalia bukan babak panas dari drama Pilrek Unhas, melainkan cerminan komitmen kampus terhadap tata kelola yang bersih dan transparan. Kini, seluruh mata tertuju pada proses demokrasi akademik untuk mencari pemimpin baru yang mampu membawa Unhas lebih maju di kancah nasional dan global.

Editor : Muhammad Nur