Menurut Rahmat, setelah sosialisasi tersebut petugas PLN sempat turun ke lapangan. Bahkan, sebagian warga telah menyetorkan uang sebagai bagian dari proses penyambungan listrik.
"Dan setelah itu orang PLN turun. Bahkan ada yang sudah membayar. Begitu besarnya dan antusiasnya masyarakat tentang listrik ini," ungkapnya.
Namun hingga kini, program tersebut belum terealisasi sehingga memicu kekecewaan masyarakat.
"Bayangkan dari tahun 2024 mereka membayar. Dan itu yang sempat ribut kami kemarin di kabupaten, bahkan kami juga didemo di DPR beberapa kali," katanya.
Rahmat menegaskan, persoalan listrik selalu menjadi aspirasi utama masyarakat setiap kali anggota DPRD melaksanakan reses di wilayah kepulauan.
Menurutnya, masih banyak pulau yang sama sekali belum menikmati listrik. Sementara sebagian lainnya hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) bantuan Pemerintah Kabupaten Pangkep yang beroperasi secara terbatas.
Ia menjelaskan, sebelumnya PLTD dapat menyala sekitar tiga jam setiap malam. Namun, dalam beberapa waktu terakhir durasi operasional berkurang drastis akibat sulitnya memperoleh bahan bakar solar.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
