MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Kursi lurah di Kota Makassar mulai menghadapi evaluasi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan menilai kinerja seluruh lurah setelah satu tahun menjabat, yang hasilnya bakal menjadi pertimbangan dalam rotasi dan penataan jabatan.
Evaluasi tersebut tidak hanya melihat program yang telah dijalankan maupun serapan anggaran. Munafri menegaskan, kinerja lurah akan diukur dari hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact," ujar Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Munafri mengatakan, capaian kinerja selama satu tahun akan dibandingkan dengan data dan hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya.
"Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang," jelasnya.
Ia memastikan proses evaluasi dan rotasi akan dilakukan secara objektif tanpa intervensi maupun kepentingan personal.
"Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu," ungkapnya.
"Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," lanjut Munafri.
Menurutnya, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan, inovasi, integritas dan kemampuan menyelesaikan persoalan warga menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial hingga optimalisasi peran agen Perisai.
"Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya," katanya.
Selain kinerja pelayanan, Munafri juga menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia meminta lurah aktif membangun komunikasi dengan warga, tokoh masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
"Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama," tegasnya.
Munafri juga meminta lurah tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayah masing-masing. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan masalah dan ikut mencari solusi.
"Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," ujarnya.
Ia menegaskan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan. Camat dan lurah diminta tidak mengendurkan sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan," tegas Munafri.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan Pemkot Makassar dalam menentukan penataan jabatan, termasuk kemungkinan rotasi lurah.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
