MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Peringatan ini disampaikan usai melihat capaian serapan anggaran Pemkot Makassar yang masih di kisaran 40,96 persen, jauh dari target ideal sekitar 70 hingga 80 persen pada bulan Agustus.
Hal tersebut ditegaskan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Appi meminta pimpinan OPD mengubah pola kerja usang agar realisasi belanja daerah mampu mencapai target 95 persen di akhir tahun anggaran.
"Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri di hadapan jajaran SKPD dan Camat.
Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti kepala OPD agar tidak lagi menyerahkan urusan perencanaan sepenuhnya kepada jajaran perencana tanpa memahami substansi program.
"Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.
"Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar," ujarnya. .
Ia mengidentifikasi enam faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran, mulai dari perencanaan yang terlampau optimistis, kendala tender pengadaan, manajemen risiko pelaksanaan yang minim, masalah administrasi, cash flow pembayaran, hingga persoalan SDM akibat seringnya pergantian PPTK dan PPK.
Munafri menegaskan bahwa kinerja APBD tidak hanya diukur dari angka laporan administrasi, melainkan dari sejauh mana rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi sekitar 1,4 juta warga Makassar.
"Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas," jelasnya.
Ia meminta seluruh jajaran OPD menjadikan evaluasi triwulan II ini sebagai kesempatan terakhir untuk membenahi sistem kerja.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
