Munafri juga memastikan evaluasi terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala. Evaluasi mencakup kinerja, koordinasi, capaian, serta pelaksanaan program masing-masing OPD.
"Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada," ungkapnya.
Ia menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus mampu menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi.
Menurut Munafri, sejumlah persoalan mendasar di Makassar masih membutuhkan perhatian, mulai dari kemiskinan, masalah gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.
Karena itu, ia meminta setiap kepala OPD menghadirkan program dan inovasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur," ujarnya.
Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan budaya literasi dan menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan serta kontribusi pemikiran bagi pembangunan Kota Makassar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pergeseran jabatan tersebut menjadi momentum peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi.
"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi," kata Aliyah.
Aliyah juga menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, serta koordinasi ant perangkat daerah agar program prioritas pemerintah kota dapat berjalan optimal.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
