15 Creative Hub Bakal Hadir di Makassar, Solusi Ruang Berkarya Anak Muda Kota Metropolitan

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kota Makassar merupakan salah satu wilayah metropolitan di Indonesia sehingga kehadiran Creative Hub dinilai menjadi solusi ruang berkarya, mengeksplore ide-idenya sehingga dapat mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi persoalan yang ada, Pemerintah Kota Makassar terus memperluas pembangunan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan minat dan bakat, sekaligus menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif.

Tim Ahli Pemkot Makassar, Dara Nasution, mengungkapkan bahwa tiga titik baru telah dipastikan menjadi lokasi MCH berikutnya, yaitu Kecamatan Rappocini, Tamalate, dan Biringkanayya. Ketiganya dipilih setelah melalui survei lapangan dan kajian teknis.

"Kemarin kita sudah survei dan diputuskan yang paling visible untuk dibangun itu adalah tiga titik ini," ujar Dara, usai mendampingi tim lembaga manajemen aset negara Kementerian Keuangan, terkait Pengembangan Makassar Creatif Hub, berlangsungsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).

Melalui konsep kolaboratif, Pemkot Makassar berharap Makassar Creative Hub tak hanya menjadi pusat kreativitas, tetapi juga ekosistem pemberdayaan UMKM, seni, teknologi, dan budaya, yang memperkuat posisi Makassar sebagai kota kreatif di Indonesia Timur.

Pemerintah Kota Makassar kini bergerak ke tahap perencanaan, mulai dari penyusunan desain gedung, pendampingan konsultan perencanaan, hingga koordinasi teknis dengan SKPD terkait untuk memastikan proyek berjalan tepat sasaran.

Pemkot Makassar langsung mengebut tahap perencanaan—dari rancangan desain gedung, pendampingan konsultan, sampai sinkronisasi lintas SKPD demi menghadirkan ruang kreatif yang ramah komunitas muda.

"Anggaran sudah diketok, sekarang sudah di tahap perencanaan—mulai desain gedung, konsultan perencanaan, hingga koordinasi dengan SKPD terkait,” jelas Dara.

Dinelaskan, setiap MCH akan memiliki spesifikasi minimal sesuai Peraturan Wali Kota yang kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Editor : Muhammad Nur