Demonstran Kepung Muswil PKB Sulsel, Desak Proses Etik Dua Legislator Terkait Dugaan Perselingkuhan

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan di salah satu Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025) sore, diwarnai aksi unjuk rasa.

Massa dari Gerakan Rakyat Turatea datang dengan mobil komando, langsung berupaya menerobos masuk ke area Hotel. Meski sempat terjadi ketegangan adu mulut dan saling dorong, situasi akhirnya dapat dikendalikan.

Massa datang membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar dua kader PKB, masing-masing anggota DPRD Jeneponto dan DPRD Takalar, dicopot dari jabatan dan status kader partai. Keduanya dituding terlibat skandal perselingkuhan dan dianggap telah melanggar kode etik partai.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyoroti dugaan skandal yang melibatkan Wakil Ketua II DPRD Jeneponto berinisial M-B dan anggota DPRD Takalar berinisial S-R. Keduanya diduga melanggar etika sebagai kader partai dan dianggap mencoreng marwah PKB.

"Unjukrasa sekaitan dengan dugaan skandal perselingkuhan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, dimana melibatkan wakil ketua ii DPRD Kabupaten Jeneponto dalam hal ini, M-B, dengan S-R, selaku anggota DPRD Kabupaten Takalar," ujar Koordinator aksi, Rahmat Hidayat kepada wartawan disela aksi.

Rahmat mendesak DPP dan DPW PKB Sulawesi Selatan untuk segera mencabut status kader kedua terduga pelanggar.

"Kita mendesak pihak internal PKB, dalam hal ini, DPW Provinsi sulawesi selatan. untuk berkoordinasi dengan pihak DPC PKB Kabupaten Jeneponto, untuk segera menindak lanjuti apa yang menjadi aduan kami dan mencabut status kader wakil ketua ii dprd kabpuaten jeneponto saudara, M-B dan S-R, anggota dprd kabupaten takalar," tegasnya.

Unjuk rasa ini dikatakan Rahmat, dilakukan setelah sebelumnya surat yang dilayangkan tidak digubris. Akhirnya, pihak PKB dalam aksinya dikatakan memberikan angin segar adanya tidak lanjut dari desakan massa.

"Pihak DPW tadi sudah merespon kami, dia akan membalas surat, kemudian melakukan rekomendasi dan tindak lanjut sebagaimana aturan main intrenal partai itu sendiri," jelasnya.

Sekretaris Wilayah PKB Sulsel, Muhammad Haikal menemui pengunjuk rasa. Foto: LeoMN

DPW PKB Sulsel: Butuh Bukti Kuat

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Wilayah PKB Sulsel, Muhammad Haikal, menemui pengunjuk rasa dan membenarkan adanya aduan yang telah masuk ke DPW dalam beberapa hari terakhir.

“Jadi secara resmi sudah ada aduan masuk ke DPW hari ini dan beberapa hari yang lalu. Tugas kami di DPW itu proses ini sesuai dengan mekanisme di partai," kata Haikal kepada massa Gerakan Rakyat Turatea.

Haikal menegaskan pihaknya kini akan mengumpulkan bukti-bukti kuat agar Partai mengeluarkan keputusan yang tepat.

"Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, maka kami juga butuh bukti yang kuat  untuk meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai bahwa ini alat-alat buktinya dan ini benar," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa laporan juga telah masuk ke Badan Kehormatan DPRD Jeneponto sehingga proses etik akan berjalan di dua jalur, baik internal partai maupun lembaga legislatif.

"Teman-teman juga di BK (Badan Kehormatan) Jeneponto, karena ini kan diadukan ke beberapa pihak ya. Ke BK Jeneponto, kemudian ke DPW. Nah insyaallah, kalau ada buktinya dan kita sama-sama bisa buktikan, pasti partai mengambil sikap soal ini," jelasnya.

Skandal Mencuat

Kasus dugaan perselingkuhan dua politisi PKB ini mencuat setelah H, mantan suami S-R, mengaku menemukan bukti istrinya dalam kondisi hamil sepulang dirinya bekerja sebagai pelaut. Dari pengakuannya, S-R disebut telah menyampaikan sendiri terkait pernikahan siri dengan M-B yang diduga terjadi saat masih berstatus istri sah.

Editor : Muhammad Nur