Residu 20 Tahun Pilkada: Biaya Politik Mahal Picu Kepala Daerah Sibuk Cari Cara Balik Modal

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat di tengah kritik terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang dinilai belum sepenuhnya berjalan sehat.

Akademisi di Makassar menilai rendahnya literasi politik masyarakat, mahalnya biaya politik, serta maraknya praktik politik uang menjadi persoalan serius yang perlu dievaluasi dalam sistem demokrasi elektoral saat ini.

 Pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Makassar, Prof. Dr. Firdaus Muhammad, menilai demokrasi Indonesia masih berada dalam fase trial and error. Ia menyebut sistem pemilihan langsung dengan prinsip one man one vote memiliki risiko besar jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik masyarakat.

“Memang kita terlalu maju ketika pemilihan langsung, one man one vote. Tetapi setelah dievaluasi, risikonya besar sekali. Karena belum berimbang antara pendidikan politik, pemahaman politik masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi,” kata Firdaus dalam diskusi bersawa wartawan di Makassar. Selasa, (10/02/2026).

Ia menilai praktik politik uang dalam pilkada langsung sebagai bentuk kejahatan demokrasi. “Sehingga sebagian masyarakat memilih karena disodori uang. Dan itu adalah sebuah kejahatan demokrasi,” tegasnya.

Firdaus menambahkan, jika pilkada dikembalikan ke DPRD, partisipasi publik memang berkurang, namun eskalasi konflik dan polarisasi sosial di masyarakat dapat ditekan. Meski begitu, ia tetap menyarankan agar sistem pilkada langsung tidak diubah, melainkan diperbaiki secara menyeluruh.

“Jalan tengahnya adalah tetap pemilihan langsung, tetapi dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama, bagaimana menentukan calon. Calon harus ada kriteria yang ketat,” jelasnya.

Editor : Muhammad Nur