Anggaran Tim Lacak Gowa Rp 713 Juta Disorot, Aktivis Pertanyakan Transparansi dan Akuntabilitas

GOWA, iNewsCelebes.id – Program Tim Layanan Cepat Atasi Kemiskinan (Lacak) Kabupaten Gowa kembali menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari aktivis pemuda Gowa, Ahmad Ando, yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara, Tim Lacak disebut telah menyerap dana APBD hingga Rp 713 juta dalam waktu relatif singkat. Anggaran itu terdiri dari pencairan sebesar Rp 213,5 juta pada Desember 2025 serta rencana penganggaran Rp 500 juta pada tahun 2026.

Padahal, Tim Lacak baru dikukuhkan pada 23 Juli 2025. Menurut Ando, penggunaan anggaran ratusan juta rupiah dalam kurun sekitar empat bulan dinilai tidak masuk akal dan belum disertai penjelasan terbuka kepada publik.

“Sorotan publik menguat karena hingga kini peruntukan anggaran Tim Lacak belum dijelaskan secara rinci, terutama terkait indikator kinerja, output yang terukur, serta perbandingannya dengan sistem pendataan fakir miskin yang selama ini sudah berjalan,” ujar Ando, Jumat (22/1/2026).

Ia juga menyoroti pernyataan yang saling bertentangan antara pejabat terkait. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tim Lacak yang juga Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Muhammad Ali, membenarkan pencairan anggaran pada Desember 2025. Namun, ia menyebut urusan teknis penggunaan anggaran berada di tangan ketua atau bendahara Tim Lacak.

“Pada Desember 2025 anggaran Tim Lacak sudah dicairkan, nilainya lebih dari Rp 200 juta. Untuk peruntukan secara detail, silakan hubungi ketua atau bendahara,” kata Muhammad Ali saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Sementara itu, Ketua Tim Lacak Gowa, Kaharuddin Daeng Muji, sebelumnya mengaku tidak mengetahui secara detail pengelolaan keuangan Tim Lacak dan bahkan menyebut belum mendapat kepastian terkait anggaran tahun 2026.

Menurut Ando, kondisi tersebut mempertegas lemahnya tata kelola anggaran publik.

“Jika PPTK menyebut peruntukan anggaran ada di ketua atau bendahara, sementara ketua tim justru mengaku tidak mengetahui detail keuangan, maka publik wajar bertanya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas uang rakyat ini?” tegasnya.

Sorotan juga diarahkan pada jumlah anggota Tim Lacak yang dinilai tidak konsisten. Dalam berbagai kesempatan, jumlah anggota disebut berbeda-beda, mulai dari ratusan hingga mendekati seribu orang. Namun, tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai dasar perencanaan maupun mekanisme penambahan anggota tersebut.

“Jumlah anggota yang berubah-ubah tanpa penjelasan terbuka menimbulkan kecurigaan serius. Apakah penambahan itu melalui perencanaan dan persetujuan yang sah, atau berjalan tanpa dasar perhitungan yang jelas?” ujar Ando.

Ia juga menilai keberadaan Tim Lacak berpotensi tumpang tindih dengan sistem pendataan fakir miskin yang selama ini telah dijalankan oleh camat, lurah, kepala desa, RT, RW hingga kepala dusun.

“Ironisnya, aparat wilayah ini sudah bertahun-tahun melakukan pendataan dan verifikasi warga miskin, sering kali tanpa dukungan anggaran memadai. Kini justru muncul program baru dengan anggaran besar, tetapi nilai tambahnya belum jelas,” katanya.

Di tengah tuntutan transparansi publik dan efisiensi anggaran, Ando mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD setempat untuk membuka secara terang-benderang penggunaan anggaran Tim Lacak.

“Publik berhak memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara rasional, terukur, dan benar-benar berpihak pada masyarakat miskin, bukan sekadar menambah struktur dan biaya baru,” pungkasnya.

Editor : Muhammad Nur