Polemik Seleksi Paskibraka Nasional di Sulsel, Cathlyn Yvaine Lesmana Temui Gubernur Andi Sudirman

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Polemik hasil seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian publik. Tiga delegasi putri asal Kota Makassar bahkan menemui langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk menyampaikan aspirasi terkait proses seleksi yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Ketiga delegasi tersebut yakni Putri Maharani, Meivylicha Putri Aurelia, dan Cathlyn Yvaine Lesmana (CYL), peserta yang namanya viral setelah diduga tergeser dari daftar wakil Sulsel menuju seleksi tingkat nasional.

Baca Juga

Siswi Berprestasi Makassar Tersingkir dari Paskibraka Nasional, Gegara Tak Bisa Bahasa Daerah

Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dengan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar. Langkah itu dilakukan sebagai upaya membuka ruang komunikasi sekaligus memastikan setiap aspirasi peserta dapat disampaikan melalui mekanisme resmi.

Polemik mencuat setelah CYL disebut tidak masuk tiga besar delegasi Sulsel untuk mengikuti tahapan seleksi nasional. Isu tersebut kemudian berkembang luas di media sosial hingga memunculkan dugaan pergantian peserta dan diskriminasi dalam proses seleksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menegaskan Pemerintah Provinsi Sulsel tidak memiliki kewenangan menentukan peserta yang lolos ke tingkat nasional karena seluruh keputusan berada di tangan panitia pusat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Kamis (28/5/2026).

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul Arifin membantah adanya pergantian peserta dalam proses seleksi. Ia menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan objektif dengan melibatkan tim pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Pusat, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

“Pertama, kami menegaskan informasi yang viral di media sosial tidak sesuai dengan mekanisme seleksi yang sebenarnya. Kami pastikan seleksi ini berjalan transparan dan objektif,” kata Bustanul.

Menurut dia, istilah pergantian peserta tidak tepat karena hingga tahapan akhir belum pernah ada pengumuman resmi mengenai tiga besar peserta yang akan mewakili Sulsel ke tingkat nasional.

“Karena itu, istilah pergantian peserta tidak tepat sebab sampai kemarin memang belum ada pengumuman resmi. Pengumuman tiga peserta terakhir itulah yang menjadi pengumuman awal,” ujarnya.

Bustanul menjelaskan kesalahpahaman muncul setelah sejumlah peserta yang dipanggil mengikuti sesi pendalaman oleh tim pusat menganggap dirinya telah masuk tahap final. Padahal, pemanggilan dilakukan secara bertahap untuk kepentingan pendalaman materi dan penilaian lanjutan.

“Setelah kelompok pertama dipanggil, ada lagi peserta berikutnya yang menjalani pendalaman. Peserta yang dipanggil berikutnya inilah yang kemudian dianggap sebagai pengganti, padahal bukan begitu mekanismenya,” katanya.

Ia juga meluruskan isu terkait penggunaan bahasa daerah dalam proses seleksi. Menurutnya, kemampuan bahasa daerah bukan syarat kelulusan menuju tahap nasional.

“Bahasa daerah ini bukan syarat untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Itu hanya pertanyaan dasar sebagai bagian dari pengenalan identitas daerah peserta. Tahu atau tidaknya tidak akan menggugurkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bustanul mengatakan CYL tetap dinyatakan lolos sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, untuk tahapan nasional hanya tiga pasang peserta putra dan putri dengan nilai tertinggi yang dikirim mewakili daerah.

Ia menyebut posisi CYL berada di urutan ketujuh berdasarkan hasil akumulasi penilaian.

“Bukan tidak lolos mengikuti Paskibraka Provinsi. Dia lolos. Tetapi perangkingan akumulasinya berada di urutan ketujuh, sementara kuota yang dikirim ke pusat hanya tiga besar,” katanya.

Menurut Bustanul, peserta yang terpilih mewakili Sulsel ke tingkat nasional memperoleh nilai akumulasi lebih tinggi dibanding peserta lainnya sehingga tidak ada unsur diskriminasi dalam proses seleksi.

“Memang nilai peserta yang lolos lebih tinggi. Jadi tidak ada faktor diskriminasi dalam proses seleksi ini,” ucapnya.

Ia memastikan seluruh proses penilaian memiliki dokumen resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

“Kalau yang dipersoalkan seleksinya, semua dokumen penilaian ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bustanul berharap setiap keberatan terhadap hasil seleksi disampaikan melalui mekanisme resmi oleh Kesbangpol kabupaten/kota maupun DPPI daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik maupun media sosial.

“Sehingga kami dapat mengambil mekanisme yang tepat,” katanya.

Kesbangpol Sulsel juga meminta masyarakat tidak mengaitkan proses seleksi dengan isu diskriminasi tanpa data yang dapat diverifikasi serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa memahami seluruh tahapan seleksi.

Editor : Muhammad Nur