Harga Telur Anjlok, Ratusan Peternak Demo dan Bagi-Bagi Ayam Gratis di Kantor Gubernur Sulsel

MAKASSAR,iNewsCelebes.id - Demo peternak ayam yang tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (10/8/2026) siang.

Pantauan iNews Celebes, massa menggunakan mobil komando dengan menutup separuh badan jalan hingga mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas.

Tidak hanya itu, ratusan peternak terlihat membagikan ayam dan telur kepada pengendara serta masyarakat yang melintas.

Penanggung jawab aksi, Bazuki Suyuti, mengatakan peternak ayam saat ini semakin tertekan karena harga jual telur belum mampu menutupi biaya produksi.

Menurutnya, peternak harus menanggung kerugian sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram akibat selisih harga jual telur dengan biaya produksi.

"Permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks, sangat krusial, butuh fokus, butuh sebuah peran pemerintah," kata Bazuki kepada wartawan disela aksi. Senin siang (10/8/2026).

Bazuki juga menyoroti persoalan ketersediaan dan harga jagung yang menjadi salah satu bahan utama pakan ternak. Ia meminta pemerintah memastikan harga jagung sesuai harga acuan pembelian (HAP).

Menurut dia, pemerintah perlu menerapkan strategi buka-tutup keran impor untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga jagung di dalam negeri.

"Kita jangan alergi terhadap impor, tapi bagaimana menstabilkan harga. Buka tutup keran impor ini salah satu solusi untuk kami," ujarnya.

Ia mengingatkan harga jagung sempat melonjak hingga Rp8.000-Rp9.000 per kilogram pada 2023. Kondisi serupa dikhawatirkan kembali terjadi jika pemerintah tidak mengantisipasi kebutuhan jagung menjelang masa panen.

Selain persoalan jagung dan pakan, peternak juga meminta pemerintah mengatasi harga telur yang berada di bawah biaya produksi.

Bazuki menyebut harga telur di tingkat peternak saat ini hanya sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai masih jauh dari harga acuan yang diharapkan peternak.

"Kalau hari ini kita bicara Rp20.000-Rp21.000, dampaknya harga pakan cukup tinggi, harga telur anjlok, sehingga setiap hari kita harus nomboki Rp3.000 sampai Rp4.000," ungkapnya.

Para peternak menilai kondisi tersebut telah berlangsung selama sekitar empat bulan dan mulai mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Hal itu pula yang menjadi alasan peternak membagikan telur dan ayam secara gratis kepada masyarakat dalam aksi tersebut.

"Kalau hari ini kita serahkan telur ke masyarakat, itu artinya percuma kita jual telurnya, lebih baik kita sedekahkan, pahalanya dapat," kata Bazuki.

Dalam aksi tersebut, Peternak Rakyat Sulawesi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, peternak meminta pemerintah menurunkan dan mengendalikan harga pakan serta membuka transparansi terkait harga bahan baku impor, mekanisme pembentukan harga, data impor, hingga distribusinya.

Kedua, peternak mendesak pemerintah menstabilkan harga telur sesuai HAP. Mereka meminta Satgas Pangan mengawasi harga di tingkat peternak dan menindak pembeli besar yang membeli telur di bawah harga acuan.

Peternak juga meminta pemerintah meningkatkan penyerapan telur lokal melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pengadaan pangan.

Ketiga, peternak meminta penghapusan monopoli impor bahan baku pakan dengan mengembalikan mekanisme impor kepada pasar agar harga lebih kompetitif.

Keempat, pemerintah diminta memastikan ketersediaan jagung sesuai harga acuan, memperbaiki data produksi dan kebutuhan, serta mengatur impor berdasarkan kondisi pasar.

Kelima, peternak meminta stabilisasi harga Day Old Chick (DOC) sesuai HAP serta perbaikan data kebutuhan GPS dan jumlah peternak sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Keenam, mereka mendesak pemerintah menghentikan dominasi integrator dan memberikan perlindungan terhadap peternak rakyat dari praktik monopoli maupun dominasi korporasi besar.

Peternak juga meminta pembatasan izin dan populasi ayam petelur skala besar untuk mencegah kelebihan pasokan yang dapat menyebabkan harga telur semakin jatuh.

Ketujuh, Peternak Rakyat Sulawesi mendesak pemerintah membentuk Kementerian Peternakan yang secara khusus menangani persoalan sektor peternakan.

Menurut Bazuki, kompleksitas persoalan peternakan membutuhkan lembaga yang dapat mengambil kebijakan secara cepat dan terkoordinasi.

"Kita berharap akan dibentuk Kementerian Peternakan sebagai yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha peternakan," katanya.

Usai menggelar aksi, perwakilan peternak diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

Bazuki mengatakan pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.

Peternak memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada kebijakan konkret, mereka mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami berharap surat yang kami sampaikan segera diteruskan ke pusat, karena ada beberapa kebijakan yang sangat merugikan peternak," pungkasnya.

Editor : Arham Hamid