Adytia menegaskan, jika pembayaran lahan tak segera diselesaikan, warga akan menghentikan seluruh aktivitas di area maupun sekitar bendungan. Mereka juga menuntut aparat penegak hukum untuk memeriksa pekerjaan Balai Pompengan Jeneberang yang dinilai sarat pelanggaran.
“Pertama, kami meminta Balai Pompengan Jeneberang mencopot PPK karena arogan. Kedua, kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa pekerjaan proyek seperti jalan, talud, drainase, dan jembatan yang kami curigai bermasalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika tuntutan warga tidak direspons dalam waktu yang ditentukan, maka massa akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar di Kantor Balai Pompengan Jeneberang dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
“Kami siap turun lebih banyak lagi. Kalau hak kami tidak dipenuhi, kami akan terus berjuang meski nyawa taruhannya,” pungkas Adytia
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
