Ia mengingatkan bahwa pemerintahan yang bersih akan menumbuhkan kepercayaan publik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, regulasi dibuat bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pedoman agar pemerintahan berjalan sesuai aturan dan akuntabel.
Kegiatan rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkot dan DPRD Makassar untuk meneguhkan komitmen antikorupsi pimpinan pemerintahan Kota Makassar, sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas, yakni menjalankan pemerintahan secara transparan, menolak gratifikasi, mendukung penegakan hukum, mencegah korupsi di semua lini, serta memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan tepat waktu, partisipatif, dan sesuai peraturan.
Langkah ini menjadi simbol kesungguhan Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sejalan dengan semangat nasional pemberantasan korupsi yang terus digelorakan KPK RI.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
