GOWA, iNewsCelebes.id — Pemerintah Kabupaten Gowa memberi perhatian serius terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi sepanjang musim kemarau tahun ini.
Ancaman kekeringan berkepanjangan hingga gangguan pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andi Aziz Peter, menegaskan bahwa isu El Nino bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas kehidupan masyarakat di berbagai sektor.
“Perhatian utama kami adalah ketahanan air bersih, keberlangsungan produksi pertanian, dan perlindungan kesehatan masyarakat."
"Dampak El Nino harus diantisipasi sejak dini karena berpotensi menekan kondisi sosial dan ekonomi warga,” ujar Andi Aziz Peter pada Minggu (03/05/26) kemarin.
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara terukur dan cepat.
“Kami tidak ingin bergerak setelah dampaknya meluas. Langkah mitigasi harus dilakukan sebelum kondisi memburuk, sehingga kesiapsiagaan di setiap kecamatan dapat berjalan seragam dan efektif,” tegasnya.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai potensi El Nino yang berlangsung hingga Oktober 2026 turut menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan di Kabupaten Gowa.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gowa, Wahyuddin Mappagio, menyampaikan bahwa fenomena tersebut berpotensi memicu kekeringan panjang dan suhu udara yang lebih ekstrem dibanding biasanya.
“Risiko yang harus diwaspadai antara lain kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya pasokan air bersih, penurunan hasil pertanian, hingga meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat,” jelas Wahyuddin.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Gowa telah menyiapkan berbagai upaya, termasuk pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, usulan penetapan status siaga darurat kekeringan, hingga patroli berkala di kawasan rawan kebakaran.
"Penyediaan air bersih juga diprioritaskan untuk wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan berat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Perumda AM Tirta Jeneberang, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta dukungan masyarakat dan media.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat dan dukungan media sangat penting dalam menyebarluaskan langkah-langkah pencegahan,” tambahnya.
Di sisi lain, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta instansi teknis lainnya terus diperkuat, terutama untuk penyusunan strategi kesiapsiagaan dan penyiapan anggaran belanja tidak terduga guna merespons dampak yang muncul secara cepat dan tepat.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
