MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih bukanlah supermarket yang akan mematikan usaha warung kelontong.
Sebaliknya, Zulkifli Hasan menegaskan jika koperasi tersebut justru disiapkan menjadi wadah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan Koperasi Merah Putih sebagai tempat memamerkan sekaligus menjual hasil produksinya kepada masyarakat.
"Kopdes bukan supermarket. Koperasi ini jadi infrastruktur pemerintah dan juga menjadi offtaker pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada warung yang ditutup. Yang mau usaha silakan, malah UMKM bisa pameran di Kopdes," kata Zulkifli Hasan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (4/8/2026)
Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai infrastruktur pemerintah untuk memperkuat distribusi berbagai program subsidi, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa maupun kelurahan.
Menurutnya, koperasi akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah, seperti pupuk bersubsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPG bersubsidi, bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, subsidi bunga, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Semua nanti melalui Koperasi Desa, Koperasi Nelayan, atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujarnya.
Zulhas kembali membantah anggapan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih akan menggeser peran pedagang kecil. Ia menegaskan warung kelontong tetap dapat berkembang bahkan bermitra dengan koperasi.
"Jadi bukan supermarket. Apalagi katanya Zulhas mau menutup warung-warung kelontong. Tidak ada urusannya. Warung kelontong malah bisa menitip barang dan promosi melalui Kopdes," tegasnya.
Selain menjadi pusat distribusi program pemerintah, Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan sebagai motor penciptaan lapangan kerja di desa. Zulhas memperkirakan jika setiap koperasi mempekerjakan enam hingga tujuh orang, maka dari sekitar 80 ribu desa di Indonesia akan tercipta hampir 500 ribu lapangan pekerjaan baru.
"Paling tidak hampir setengah juta orang bisa bekerja. Ini bagian dari upaya membangun ekonomi desa," katanya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan desa-desa tematik berbasis budidaya ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional setelah Indonesia mencapai swasembada beras. Program tersebut diyakini akan kembali membuka peluang kerja bagi lulusan SMA maupun perguruan tinggi.
Di sektor pertanian dan perikanan, Zulhas mengatakan koperasi akan berfungsi sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan. Koperasi akan membeli gabah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.
"Kalau harga gabah cuma Rp5.000, kita tentukan Rp6.500, koperasi yang beli. Masa tidak ada manfaatnya? Itu kan menolong petani," ujarnya.
Sementara bagi nelayan, koperasi akan dilengkapi fasilitas cold storage dan pabrik es sehingga hasil tangkapan dapat disimpan saat harga ikan sedang turun.
"Kalau ikan sedang murah dibeli tengkulak, nanti koperasi yang beli dan disimpan di cold storage. Jadi nelayan tidak dirugikan," jelasnya.
Tak hanya itu, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi pusat berbagai layanan masyarakat, seperti pembayaran listrik melalui layanan BRILink, distribusi barang melalui kantor pos, hingga penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Menurut Zulhas, pemerintah ingin memperbaiki sistem distribusi bansos melalui pendataan yang dilakukan pemerintah desa agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan yang berhak.
"Kalau desa yang mengurus, bisa dicek siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan. Lama-lama semuanya by name by address sehingga subsidi tepat sasaran," katanya.
Menutup keterangannya, Zulhas mengajak masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut Koperasi Merah Putih akan menggantikan fungsi warung atau mematikan usaha kecil.
"Intinya kita ingin membangun pemberdayaan ekonomi desa, menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, membantu petani dan nelayan, serta membuat bantuan pemerintah lebih tepat sasaran," pungkasnya.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
