JAKARTA, iNewsCelebes.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan saat keduanya bertemu sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pengunduran diri menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Keinginan Gibran mundur dari jabatan Wapres muncul di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan ijazahnya.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari iNews.id.
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan pernyataan mengenai keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tuturnya.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Dia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di peradilan tata usaha.
“Nah namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata dia.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
