JAKARTA, iNewsCelebes.id - Pemerintah menaikkan bantuan bagi penerima manfaat program Kartu Prakerja tahun 2023, sebelumnya dari Rp.3,55 juta menjadi Rp.4,2 juta.
Dengan berfokus untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan serta pemberian insentif yang akan disesuaikan.
Dikutip dari Mnctrijaya.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahun ini, program Kartu Prakerja ditargetkan menjangkau 1 juta penerima, dengan fokus utama untuk melakukan pelatihan.
"Di 2023, program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," katanya.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan bahwa dari program tersebut, akan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap untuk masuk dunia kerja, wirausaha, dan membuka lapangan pekerjaan.
“Peserta pelatihan belum tentu juga untuk mencari kerja, bisa juga untuk wirausaha karena mereka kan bisa memilih jenis latihan yang mereka inginkan,“ ujarnya di Jakarta pada Rabu, 4 Januari 2023.
Dia menambahkan, Kartu Prakerja dapat memberikan manfaat bagi yang belum dan telah mendapatkan pekerjaan.
Karena tujuan utama dari program tersebut adalah menaikkan kemampuan sehingga lebih mudah mendapat pekerjaan.
“Program ini kan utamanya untuk meningkatkan skill, kemampuan, bagi pekerja yang belum atau sudah mendapatkan pekerjaan. Program ini membantu menaikkan kemampuan, sehingga lebih lebih mudah mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Lanjutnya, ia menjelaskan terdapat dua jenis bantuan yang akan diberikan dari program tersebut yaitu, pelatihan dan uang tunai. Dengan tujuan agar pelatihan yang diikuti oleh peserta Prakerja akan lebih produktif.
“Diberikan dalam bentuk tunai atau pelatihan. Tentu pelatihan itu ditujukan untuk yang produktif, itu memberikan istilahnya pancingan umpan, jadi adanya pelatihan yang mereka ikuti mereka bisa lebih produktif, bisa meningkatkan skill,“ ungkapnya.
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menyatakan dari program tersebut, minimal ada alokasi bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.
"Pastinya, minimal ada alokasi bansos yang diberikan negara ke warga negaranya, terutama bagi mereka yang terdampak krisis," ujarnya.
Menurutnya, dia menyayangkan program tersebut dicampur dengan Bansos (Bantuan Sosial) karena dapat mempengaruhi efektivitas dan tujuan dari Program Prakerja itu sendiri.
Dimana tujuan dari Prakerja untuk meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dengan berbagai macam pelatihan.
"Namun cara seperti ini pada akhirnya membuat tujuan Kartu Prakerja menjadi dipertanyakan efektifitas dan tujuannya. Dicampur aduk antara program peningkatan SDM dengan bansos," jelasnya.
Maka dari itu dia menyarankan agar pemerintah memisahkan antara program pelatihan dan bansos.
"Harusnya pemerintah punya skema program bansos yang terpisah dan tersentral," tegasnya.
Editor : Ahmad Mursyid Amri