Akademisi Unhas: Copot Pejabat yang Tak Bisa Cegah Tawuran di Makassar

MAKASSAR-celebes.iNews.id: Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah MA, kembali menyoroti kinerja kepolisian terkait aksi tawuran yang terjadi di Kota Makassar dalam sepekan terakhir yang menimbulkan korban tewas.Hasrullah mengusulkan agar pimpinan Polri mencopot kepala satuan kewilayahan seperti kapolsek dan kapolrestabes bila tak mampu mencegah aksi tawuran karena mereka sebagai penanggung jawab kantibmas di wilayahnya masing-masing.

“Ini penting kita ingatkan karena sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan yang penuh berkah masih diwarnai dengan tawuran yang melibatkan para remaja dan bahkan ada anak yang masih duduk di bangku SMP. Jadi Kapolda pun layak untuk dievaluasi,’ jelas Wakil Dekan III FISIP Unhas ini dalam perbincangannya dengan celebes.iNews.id, Selasa (15/3/2022) malam.  

Baca Juga

Kecelakaan Lalu Lintas Hari Ini, Kecepatan Tinggi Tidak Lihat Polisi Tidur Tewas Jatuh Terjungkal

Menurutnya, selain polisi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui jajarannya yang terkait juga harus ikut mengatasi aksi tawuran tersebut. Karenanya, camat, lurah hingag RW dan RT harus ikut mencari solusi terbaik di wilayahnya masih-masing. ”Di pemkot ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, dan dinas terkait lainnya. Mereka inilah yang harus membantu lurah dan camat mengatasi tawuran ini. Jangan sampai muncul lagi korban yang mati sia-sia. Kalau masih ada tawuran para pejabat pemkot iitu juga harus dicopot sampai ke lurahnya ,” papar Hasrullah.

“Tidak usah kita terlalu muluk-muluk dalam membua program masa depan atau futuristik sementara realitas sosial di media massa dan media sosial kita masih diwarnai aksi tawuran dan begal. Ini harus menjadi perhatian kita karena membuat Makassar sulit menjadi kota dunia,” tambahnya.  

Terkait dengan penempatan puluhan polisi untuk berjaga selama 24 jam yang sudah dilakukan di lokasi tawuran di Jl Petta Punggawa, Hasrullah menilai hal tersebut hanya solusi jangka pendek. Sebab, bila penjagaan tersebut dilonggarkan maka poltensi tawuran tersebut kembali dapat pecah.“Jadi yang diperlukan adalah solusi jangka panjang. Lurah dan RT/RW serta tokoh masyarakay harus memetakan wilayahnya. Bila di wilayah itu banyak remaja yang putus sekolah maka harus diberikan pembinaan atau kegiatan yang positif sehingga mereka tidak lagi berpikiran untuk melakukan tawuran.

Baca Juga

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. M. Ngajib Raih Penghargaan LEMKAPI

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memberi pelatihan bagi anak sekolah baik di lembaga kursus atau pun di BalaiLatihan Kerjan (BLK) milik pemerintah.. “Percuma walikota kita bermimpi metaverse  sementara media sosial diwarna perang anak panah dan busur. Apa kata dunia Makassar dengan lebel kota dunia namun masyarakatnya selalu diwarna kecemasan dengan berita kematian akibat terkapar anak panah. Warga dari luar pun menjadi takut untuk datang ke Makassar,” jelas dosen Ilmu Komunikasi Unhas ini.

Editor : Nur Farida