IJTI Sulsel Bedah Ancaman Jurnalis dalam Liputan Investigasi Lingkungan

Fajriani menyoroti tantangan jurnalis dalam konteks KUHAP baru, khususnya terkait hukum acara penangkapan dan penahanan.

“Nah, menurut LBH Pers, jurnalis yang khusus melakukan liputan investigasi harus lebih memitigasi kondisi-kondisi terburuk yang akan terjadi di lapangan. Seperti KUHAP baru ini mengatur penjemputan paksa tanpa melakukan proses klarifikasi dan seterusnya,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelumnya, proses klarifikasi lebih diutamakan melalui koordinasi dengan Dewan Pers.

“Di mekanisme sebelumnya itu mengedepankan klarifikasi dulu. Ada koordinasi dengan Dewan Pers dan lembaga-lembaga terkait,” katanya.

Terkait peran perusahaan, Fajriani menegaskan bahwa akses informasi yang transparan menjadi kunci.

“Perusahaan karena ada kepentingan publik maka sebaiknya informasi untuk publik itu diberikan secara transparan. Fungsi jurnalis itu mengembangkan amanah kerja-kerja perlindungan kemanusiaan, jadi jangan dilihat personalnya saja. Ada hal yang lebih besar yang diemban seorang jurnalis,” tegasnya.

Ia juga menilai tantangan jurnalis di era digital semakin kompleks, khususnya dalam peliputan isu tambang dan lingkungan.

“Tantangannya tentu lebih besar. Tapi saya yakin teman-teman yang punya semangat dan progres yang baik ke depan bisa memberikan penguatan perspektif. Melihat isu tambang itu tidak holistik saja, ada konflik perempuan, konflik anak, konflik biota, ada hal yang lebih besar harus diungkap demi kepentingan publik, tidak hanya fokus pada kebijakan,” paparnya.

Editor : Muhammad Nur