PKL Parepare Protes Penertiban, Minta Pemerintah Jangan Pilih Kasih

PAREPARE, iNewsCelebes.id – Pedagang kaki lima (PKL) musiman di Kota Parepare memprotes penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menilai penegakan aturan lebih banyak menyasar pedagang kecil, sementara pelaku usaha besar dinilai belum mendapat perlakuan yang sama.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Satpol PP Kota Parepare. Perwakilan pedagang kemudian menyampaikan aspirasinya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Parepare, Senin (13/7/2026).

Salah seorang pedagang, Rahma mengatakan, lapak dagangannya dibongkar petugas pada tengah malam. Menurut dia, tindakan tersebut merugikan pedagang musiman yang mengandalkan hasil berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kami hanya penjual musiman. Sebelum melakukan aksi demonstrasi di depan Satpol PP, kami menunggu rapat dengar pendapat. Yang jelas, tengah malam lapak kami dibongkar. Kenapa Alfamart tidak ada tindakan?" kata Rahma kepada wartawan.

Rahma menilai pemerintah lebih lunak terhadap pelaku usaha besar dibandingkan pedagang kecil.

"Kenapa pengusaha besar bisa diberi toleransi, sedangkan kami yang kecil langsung ditindak. Jangan pilih kasih. Kami hanya masyarakat kecil yang mencari nafkah," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Parepare menerapkan kebijakan yang sama kepada seluruh pelaku usaha.

"Di mana keadilan itu? Kami hanya pedagang musiman. Jangan persulit masyarakat kecil mencari nafkah. Hingga sekarang belum ada keputusan dari Pak Wali," katanya.

Anggota DPRD Parepare, Sappe, S.H., mengatakan aspirasi para pedagang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, penegakan peraturan daerah semestinya dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pelaku usaha.

"Jangan hanya pedagang kaki lima yang mendapat penertiban. Kalau aturan ditegakkan, maka harus berlaku untuk semua," kata Sappe kepada wartawan.

Sappe mengacu pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur jarak antargerai ritel modern minimal 500 meter.

Menurut dia, masyarakat mempertanyakan keberadaan salah satu gerai Indomaret di Jalan Nurussamawati yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

"Masyarakat meminta agar dilakukan penertiban juga terhadap ritel modern itu sehingga ada rasa keadilan antara masyarakat kecil dan pengusaha besar," ujarnya.

Selain persoalan ritel modern, Sappe juga menyoroti relokasi pedagang durian musiman. Menurut dia, lokasi baru justru lebih berpotensi menimbulkan kemacetan karena berada di tepi jalan poros tanpa bahu jalan yang memadai.

Ia juga menyoroti aktivitas parkir di Jalan Bau Massepe yang menggunakan badan jalan. Menurutnya, kondisi tersebut berlangsung setiap hari dan turut memicu kemacetan, namun hingga kini belum terlihat adanya penindakan.

"Bahkan di sana ada juru parkir yang ditempatkan oleh Dishub. Artinya, aktivitas itu juga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah," katanya.

Sappe menambahkan, para pedagang kaki lima selama ini juga membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Karena itu, menurut dia, kebijakan yang diterapkan pemerintah seharusnya mencerminkan asas keadilan.

"Kalau pengusaha besar diberi kebijakan, masyarakat kecil juga harus memperoleh perlakuan yang sama. Mereka hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," tutup Sappe.

Editor : Muhammad Nur