Demo Kelangkaan BBM dan LPG, PMII Pangkep Tutup Jalur Trans Sulawesi dan Bakar Ban

PANGKEP, iNewsCelebes.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Pangkep menggelar aksi unjuk rasa menyoroti krisis energi yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Massa menutup jalur Trans Sulawesi di kawasan lampu merah Taman Musafir Pangkep, Senin (14/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa PMII menggunakan sebuah mobil truk sebagai panggung untuk berorasi secara bergantian. Akses jalan sempat ditutup oleh massa aksi. Mereka juga membakar ban bekas di tengah jalan sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah atas persoalan energi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Massa membawa sejumlah tuntutan terkait pemadaman listrik bergilir, kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga sulitnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi.

PMII menilai kondisi tersebut telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, krisis energi juga dinilai memukul pedagang kecil, pelaku UMKM, sektor transportasi, pendidikan, hingga masyarakat di wilayah kepulauan.

Ketua PMII Cabang Pangkep, Ahmad Ma'ruf, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan mahasiswa untuk menyuarakan hak-hak masyarakat.

"Ini adalah aksi memperjuangkan hak-hak masyarakat. Yang kita lihat sekarang terjadi fenomena di Kabupaten Pangkep, yaitu kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang," kata Ahmad Ma'ruf, Senin (14/9/2026). 

Dia juga menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram yang menurutnya berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer.

"Kemudian kelangkaan gas LPG yang mengakibatkan harga di tingkat pengecer melonjak tinggi. Pemadaman listrik bergilir juga mengakibatkan pedagang kecil dan usaha-usaha kecil rugi," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, PMII Cabang Pangkep menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan instansi terkait.

Pertama, mendesak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar) melakukan evaluasi total dan segera menghentikan pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Kedua, mahasiswa menuntut PLN memberikan kompensasi atau skema ganti rugi yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku UMKM yang mengalami kerugian material dan kerusakan peralatan elektronik akibat pemadaman listrik mendadak.

Ketiga, PMII mendesak Pertamina dan Dinas Perdagangan segera menggelar operasi pasar secara masif serta melakukan normalisasi distribusi LPG 3 kilogram untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga.

Keempat, pemerintah Kabupaten Pangkep didesak memastikan ketersediaan dan stabilitas listrik di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep.

Kelima, pemerintah daerah diminta menjamin BBM dan LPG bersubsidi tersedia, tepat sasaran, serta dijual sesuai harga yang telah ditentukan.

Keenam, PMII meminta pemerintah memprioritaskan pemerataan energi bersubsidi bagi masyarakat kepulauan, nelayan, petani dan masyarakat kurang mampu.

Ketujuh, mahasiswa mendesak pemerintah membuka data kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Pangkep secara transparan kepada masyarakat.

Kedelapan, PMII mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penimbunan, penyalahgunaan, maupun praktik kecurangan dalam distribusi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram dan kuota energi.

Kesembilan, PMII mendesak Kementerian BUMN mengevaluasi pimpinan PLN UID Sulselrabar serta Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Bahkan, mahasiswa meminta pejabat terkait dicopot apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak mampu menstabilkan krisis energi di Sulawesi Selatan.

Usai menyampaikan aspirasi di jalur Trans Sulawesi, massa PMII Pangkep kemudian melanjutkan aksi dengan mendatangi Polres Pangkep.

Kedatangan mahasiswa ke kepolisian berkaitan dengan tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya praktik penimbunan, penyalahgunaan, maupun permainan oknum dalam distribusi energi bersubsidi.

Setelah dari Polres Pangkep, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Pangkep untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta dukungan wakil rakyat dalam mencari solusi atas persoalan energi yang terjadi.

Ahmad Ma'ruf menegaskan PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan energi.

"Kami mendesak pemerintah Kabupaten Pangkep untuk segera menstabilkan stok BBM dan LPG yang ada di Kabupaten Pangkep," tegasnya.

Selain itu, PMII juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya mafia energi atau oknum yang bermain dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

"Kami mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian atau yang berwenang, untuk mengusut tuntas indikasi adanya mafia atau oknum yang bermain-main sehingga mengakibatkan kelangkaan energi di Kabupaten Pangkep," katanya.

Ahmad Ma'ruf mengatakan aksi tersebut tidak berhenti pada demonstrasi di jalan. PMII Pangkep selanjutnya akan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pangkep untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.

"Langkah selanjutnya kami akan beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Pangkep untuk sama-sama mencari solusi agar fenomena yang ada di Kabupaten Pangkep ini cepat diselesaikan," pungkasnya.

PMII menegaskan perjuangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Editor: Muhammad Nur