Safrizal Sampaikan Pesan Duka Mendagri kepada Petugas Damkar Pangkep

PANGKAJENE, iNewsCelebes.id - Duka menyelimuti keluarga anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Kamis (1/10/2026). Tiga petugas damkar meninggal dunia dalam kecelakaan saat menjalankan tugas menuju lokasi kebakaran lahan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA datang langsung ke rumah duka bersama Bupati Pangkep dan jajaran terkait.

Baca Juga

Jasad Korban Tenggelam di Air Terjun Qafwan Ditemukan di Dasar Sungai

Mereka antara lain Kasatpol PP Provinsi Sulsel, Kadis Damkar Kota Makassar, Kadis Damkar Kabupaten Maros, dan Kasatpol PP Kabupaten Pangkep.

Kehadiran Safrizal menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan pemerintah kepada keluarga petugas yang gugur saat menjalankan tugas.

Tiga petugas yang meninggal dunia yakni Ince Irwan Nurdin selaku Danton, Rusman Hadi, dan Jamaluddin.

Sementara empat anggota lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit, yakni Muh Insani Kamil yang menjabat Kepala Seksi Evakuasi, Muhammad Ardi, Agus, dan Haris.
Kecelakaan terjadi saat mobil damkar bergerak menuju lokasi kebakaran lahan di wilayah Gentung.

Berdasarkan laporan awal, kendaraan berupaya mendahului kendaraan di depannya.

Saat melakukan manuver, pengemudi menghadapi truk losbak yang sedang terparkir di sisi jalan.

Kendaraan kemudian diarahkan kembali ke kanan. Dalam kondisi melaju, mobil damkar menabrak trotoar hingga terguling dua kali.

Safrizal menyampaikan duka mendalam kepada keluarga para petugas yang gugur saat menjalankan tugas.

Dia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

“Saya diutus Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan belasungkawa atas nama pemerintah, kami menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para petugas yang telah gugur,” ujar Safrizal.

Dalam kunjungan tersebut, diserahkan santunan uang duka dari Menteri Dalam Negeri sebesar Rp20 juta kepada masing-masing ahli waris.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp70 juta kepada masing-masing ahli waris.
Sementara empat petugas yang masih menjalani perawatan mendapatkan santunan masing-masing Rp5 juta.
Safrizal mengatakan peristiwa tersebut tidak boleh berhenti sebagai kabar duka. Sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemadam kebakaran di Indonesia, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan petugas yang berada di garis depan mendapatkan perlindungan dan dukungan sistem yang memadai saat menjalankan tugas.

“Kita tentu tidak ingin kejadian seperti ini kembali terjadi. Karena itu, duka ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. SOP operasi, kesiapan personel, kondisi kendaraan, sarana prasarana, sampai dengan sistem dukungan keselamatan petugas harus kita lihat kembali,” kata Safrizal.

Dia juga mengingatkan masyarakat mengenai kedudukan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas merupakan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Karena itu, Safrizal mengimbau masyarakat segera memberikan ruang ketika mendengar sirene atau melihat mobil damkar sedang menuju lokasi kejadian.
“Ketika sirene damkar berbunyi, di dalam kendaraan itu ada petugas yang sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan orang lain. Berikan jalan. Ruang beberapa meter dan beberapa detik yang kita berikan bisa sangat berarti,” ujarnya.

Dari Rumah Duka Menuju Agenda Pembenahan
Usai mengunjungi rumah duka, Safrizal bersama Bupati Pangkep dan jajaran pemangku kepentingan damkar menggelar pertemuan untuk membahas langkah perbaikan penyelenggaraan pemadam kebakaran di daerah.

Pembahasan tidak hanya menyentuh kecelakaan yang baru terjadi, tetapi juga persoalan mendasar mengenai sistem, peralatan, anggaran, hingga perlindungan bagi petugas damkar.

Setidaknya ada lima agenda yang menjadi perhatian.
Pertama, menempatkan layanan pemadam kebakaran sebagai prioritas dalam penganggaran daerah dengan mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kedua, mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana, mengingat masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan armada maupun peralatan pemadaman dan penyelamatan.
Ketiga, memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Petugas damkar tidak hanya membutuhkan jumlah personel yang memadai, tetapi juga kompetensi, pelatihan, perlindungan keselamatan, dan kemampuan menghadapi berbagai situasi darurat.
Keempat, membangun sistem layanan berbasis risiko dan waktu tanggap, termasuk mendorong interoperabilitas melalui layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 yang terintegrasi.
Kelima, memastikan seluruh anggota damkar mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan manfaat uang tunai bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Bagi Safrizal, kelima agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemadam kebakaran yang lebih kuat. Sebab, keselamatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keselamatan petugas yang datang pertama kali ketika kebakaran dan keadaan darurat terjadi.

Duka di Pangkep, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa pelayanan pemadam kebakaran merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat.

“Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kita hormati mereka dengan terus memperbaiki sistem, sehingga ke depan semakin banyak petugas yang bisa pulang kembali kepada keluarganya setelah menunaikan tugas,” ujar Safrizal.

Editor: Suriya Mohamad Said