JAKARTA, iNewsCelebes.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam melakukan evaluasi perubahan APBD, khususnya untuk memastikan efektivitas belanja daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan prioritas nasional.
Rapat evaluasi ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis lintas kementerian/lembaga.
Hasil evaluasi P-APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 mengungkapkan sejumlah isu penting, seperti tingginya belanja pegawai, rendahnya belanja infrastruktur yang belum mencapai mandatory spending 40%, lemahnya tagging program stunting dan kemiskinan ekstrem, permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja BUMD, serta perlunya penguatan urusan pemerintahan umum.
Tim evaluasi menekankan pentingnya pengendalian belanja nonprioritas, inovasi pendanaan, serta penguatan regulasi. Dalam hal pendanaan daerah, Ditjen Keuangan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Daerah perlu melakukan inovasi pendanaan agar tidak tergantung pada dana transfer pusat serta mendorong kinerja BUMD agar lebih signifikan meningkatkan PAD,” ujar tim evaluasi.
Selain itu, penyusunan rencana kegiatan harus dilakukan dengan tagging yang terukur dan tepat sasaran agar pelaksanaannya berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir rapat, tim evaluasi juga mengingatkan pentingnya pengendalian belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif.
Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan APBD Provinsi Sulawesi Utara sehingga lebih efektif, efisien, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
