Berdasarkan temuan riset tersebut, WALHI Sulawesi Selatan menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya memperkuat partisipasi publik sejak tahap perencanaan, membuka akses terhadap dokumen AMDAL dan perizinan.
Selain itu, dorongan menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat terdampak, melakukan audit ekologis terhadap proyek strategis, serta mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan keadilan gender dalam perencanaan pembangunan.
Laporan tersebut menegaskan bahwa masa depan ekologis Sulawesi Selatan tidak hanya bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan demokrasi menjamin ruang bagi warga untuk terlibat dalam menjaga dan menentukan masa depan lingkungan hidupnya.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
