MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk Desk Investasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menangani berbagai hambatan realisasi proyek investasi di daerah, terutama persoalan perizinan dan ketersediaan lahan.
Desk Investasi tersebut berkedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulsel, Jalan Bougenville, Kota Makassar. Wilayah koordinasinya mencakup Pulau Sulawesi hingga kawasan Indonesia Timur, termasuk Maluku.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan pembentukan Desk Investasi menjadi langkah pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat proyek maupun rencana investasi.
Menurutnya, sejumlah kendala yang kerap dihadapi investor berkaitan dengan proses perizinan, koordinasi antarinstansi kementerian dan lembaga, hingga persoalan lahan.
"Keberadaan desk investasi ini kita juga mau turun untuk memecahkan apa namanya proyek-proyek atau rencana-rencana investasi yang bottlenecking yang ada di daerah. Ya, karena biasanya kan kondisi bottlenecking itu biasanya keterkaitan terhadap perizinan, koordinasi instansi kementerian, lahan dan lain-lain," kata Todotua di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, Desk Investasi juga berfungsi memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya jajaran DPM-PTSP, serta para pelaku usaha.
"Desk investasi yang ada di Provinsi Sulsel ini juga untuk sementara mencakup terhadap satu Kepulauan Sulawesi dan wilayah timur seperti Maluku dan lain-lainnya. Jadi memang desk investasi ini adalah suatu langkah koordinasi kita untuk lebih turun bisa berkoordinasi lebih baik dengan teman-teman pemerintah provinsi, kabupaten, kota, khususnya teman-teman DPMPTSP yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, dan juga para pelaku usaha," ujarnya.
Todotua berharap keberadaan desk tersebut dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, rencana proyek yang selama ini terkendala dapat segera ditindaklanjuti.
Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan realisasi investasi karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini telah mencapai sekitar 30 persen.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif pembentukan Desk Investasi di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran perwakilan kementerian di daerah akan mempermudah koordinasi, terutama dalam proses perizinan yang membutuhkan rekomendasi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Kalau sudah ada nanti kementerian dan desk-nya di sana, tentu bisa melihat peluang-peluang dan memudahkan masyarakat yang butuh penjenjangan perizinan. Terutama yang melewati rekomendasi misalnya provinsi, adalah perizinannya dari kementerian, kementerian kan sudah ada di daerah. Ini sangat bagus," pungkas Andi Sudirman.
Pemprov Sulsel berharap Desk Investasi dapat membantu mempercepat penyelesaian kendala perizinan dan persoalan lainnya sehingga peluang investasi di Sulawesi Selatan maupun kawasan timur Indonesia dapat terealisasi secara optimal.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
