Kelima, peternak meminta stabilisasi harga Day Old Chick (DOC) sesuai HAP serta perbaikan data kebutuhan GPS dan jumlah peternak sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Keenam, mereka mendesak pemerintah menghentikan dominasi integrator dan memberikan perlindungan terhadap peternak rakyat dari praktik monopoli maupun dominasi korporasi besar.
Peternak juga meminta pembatasan izin dan populasi ayam petelur skala besar untuk mencegah kelebihan pasokan yang dapat menyebabkan harga telur semakin jatuh.
Ketujuh, Peternak Rakyat Sulawesi mendesak pemerintah membentuk Kementerian Peternakan yang secara khusus menangani persoalan sektor peternakan.
Menurut Bazuki, kompleksitas persoalan peternakan membutuhkan lembaga yang dapat mengambil kebijakan secara cepat dan terkoordinasi.
"Kita berharap akan dibentuk Kementerian Peternakan sebagai yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha peternakan," katanya.
Usai menggelar aksi, perwakilan peternak diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan yang diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.
Bazuki mengatakan pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi peternak.
Peternak memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada kebijakan konkret, mereka mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Kami berharap surat yang kami sampaikan segera diteruskan ke pusat, karena ada beberapa kebijakan yang sangat merugikan peternak," pungkasnya.
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
