JAKARTA, iNewsCelebes.id – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merespons keputusan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Jokowi menyebut jabatan politik bersifat sementara dan setiap posisi memiliki dinamika tersendiri.
Jokowi mengaku telah mengingatkan Gibran mengenai hal tersebut sebelum mengambil keputusan mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.
"Dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi di Solo, Kamis (12/11/2026).
Dia juga mengungkapkan bahwa Gibran telah berkomunikasi dengannya sebelum memutuskan mundur. Namun, Jokowi mengaku belum mengetahui secara pasti langkah politik putranya setelah pengunduran diri tersebut.
"Nggak tahu kan belum resmi," ucapnya.
Di tengah keputusan Gibran, Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut terutama diberikan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan saat Gibran bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya juga dibenarkan mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
"Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar mundurnya Gibran, Rabu (11/11/2026).
Keputusan Gibran mundur dari jabatan wapres tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikannya yang menjadi sorotan. Gibran sebelumnya mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Meski menyampaikan niat mundur, Gibran menegaskan tetap akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Editor : Arham Hamid
Artikel Terkait
