Dorong Pemberdayaan Warga Binaan, Bina Warga Indonesia dan Ditjen PAS Siapkan BLK di Nusakambangan

JAKARTA, iNews.id — Yayasan Bina Warga Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam rangka mendorong pelatihan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan. Penandatanganan berlangsung di Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, dengan harapan besar terhadap penguatan program pelatihan berbasis produktivitas dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Yayasan Bina Warga Indonesia melalui program unggulannya “Reintegrasi Produktif”, yakni program pemberdayaan narapidana agar mampu menjadi individu yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat dengan martabat yang terjaga. Program ini meyakini bahwa setiap warga binaan berhak atas kesempatan kedua — kesempatan untuk bekerja, berkarya, dan membangun kembali relasi keluarga yang sehat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap bisa memperluas jangkauan pelatihan keterampilan, termasuk kewirausahaan dan sertifikasi kerja, yang tidak hanya membantu warga binaan di dalam lapas, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada keluarga mereka di rumah,” ujar Andi Fahrul Amsal, Ketua Yayasan Bina Warga Indonesia.

Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga melalui Direktur Bimbingan Narapidana dan Latihan Kerja, Marshudi, menegaskan komitmen Ditjen PAS dalam mendorong lapas menjadi pusat-pusat pelatihan dan produksi.

“Kami melihat lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pembinaan, tapi juga industri yang menghasilkan produk, dan pusat pelatihan keterampilan baik untuk pegawai maupun warga binaan,” kata Marshudi.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menargetkan pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pulau Nusakambangan pada bulan Juli atau Agustus 2025. “Nusakambangan akan jadi pilot project, dan ke depan kami ingin setiap provinsi memiliki BLK khusus warga binaan,” tambahnya.

Yayasan Bina Warga Indonesia sendiri memiliki lima misi utama: membekali warga binaan dengan keterampilan dan sertifikasi, menyediakan lapangan kerja padat karya di dalam lapas, memberikan peluang penghasilan untuk keluarga warga binaan, mendorong reintegrasi sosial pasca-bebas melalui kewirausahaan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku CSR dalam pengentasan kemiskinan dan pencegahan residivisme.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan sosial, dan produktif secara ekonomi. Dengan sinergi multipihak seperti ini, narapidana tak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik.

Editor : Thamrin Hamid