Polimetrik Kritik DPRD Makassar Soal Penundaan Pemilihan RT/RW: Niat Baik Jangan Dijegal

Bahaya Normalisasi "Pejabat Sementara"

Dalam kajian kritisnya, Taufiq mengingatkan bahaya jika permintaan penundaan dari DPRD ini dituruti tanpa batas waktu yang jelas. Makassar akan terus terjebak dalam krisis legitimasi kepemimpinan akar rumput.

"Makassar sudah terlalu lama dipimpin oleh RT/RW berstatus Pj yang ditunjuk secara top-down. Legitimasi pemimpin itu idealnya lahir dari konsensus warga (bottom-up).

Pj RT/RW cenderung memiliki beban psikologis; mereka lebih takut pada pemberi SK daripada kepada warga yang dilayani. Inilah yang ingin diputus oleh Wali Kota Munafri, dan seharusnya didukung oleh Legislatif," jelas Taufiq.

Terkait argumen DPRD soal ketidaksiapan Perwali, Polimetrik Indonesia menilai argumen tersebut valid secara prosedural namun lemah secara substansial.

"Regulasi itu alat fasilitasi, bukan penghambat. Regulasi kan sudah dibuat dan sudah mengalami perubahan yang merupakan hasil dari kajian. Baik secara teknis maupun non-teknis. DPRD seharusnya tidak merekomendasikan penundaan total. Alibi tersebut merukapan preseden buruk yang menahan laju demokrasi warga yang sudah dirintis oleh Wali Kota," kritik Taufiq.

Editor: Muhammad Nur