Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026, Termasuk Makassar

JAKARTA, iNewsCelebes.id – Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026. Salah satu diantaranya adalah Kota Makassar yang meraih kategori Pratama.

Penghargaan ini diberikan BPJS Kesehatan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan peran aktif kepala daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (27/1).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Menurutnya, Program JKN telah menjadi instrumen negara untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, yang keberhasilannya sangat ditopang oleh komitmen pemerintah daerah.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029,” tegas Ghufron.

Ia menekankan, kepemimpinan kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan perluasan kepesertaan JKN, terutama dalam mendorong masyarakat untuk terdaftar serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. “Ketika komitmen pimpinan daerah kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” ujarnya.

Sejalan dengan agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. “Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Lebih jauh, Ghufron menjelaskan bahwa capaian UHC tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga berdampak pada penguatan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB Universitas Indonesia pada 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tambahnya.

Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital. Sejumlah kanal layanan non tatap muka kini tersedia, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165.

“Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan tersedia fitur i-Care JKN yang memungkinkan dokter melihat riwayat pelayanan peserta dalam satu tahun terakhir, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan lebih cepat dan tepat,” kata Ghufron.

Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu bagi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat, perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia dapat terjaga secara berkesinambungan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin akibat sakit sekaligus membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” ungkap Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan Program JKN mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. “Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun,” tegasnya.

Kota Makassar Raih Kategori Pratama

Di tingkat daerah, Provinsi Sulawesi Selatan turut mencatatkan capaian melalui Kota Makassar yang menjadi salah satu penerima UHC Awards Tahun 2026 kategori Pratama. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama dalam pelaksanaan Program JKN.

“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui JKN,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Muhammad Nur