Residu 20 Tahun Pilkada: Biaya Politik Mahal Picu Kepala Daerah Sibuk Cari Cara Balik Modal

Sementara itu, Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Risma Niswaty, menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat membuat pilkada langsung rawan dimobilisasi oleh kepentingan politik transaksional. Menurutnya, demokrasi yang sehat menuntut kesiapan masyarakat secara ekonomi dan pendidikan politik.

“Kalau saya memandang, masyarakat kita umumnya belum siap untuk berdemokrasi. Kenapa? Karena ketika kita mengadopsi sistem demokrasi yang pure democracy, masyarakat itu harusnya sudah selesai dengan urusan perut. Mereka tidak lapar lagi, sudah cerdas, tidak miskin lagi, terdidik, dan beradab,” kata Risma dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) bertema Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan, selama kondisi tersebut belum terpenuhi, praktik politik uang akan terus menjadi daya tarik bagi sebagian pemilih. “Kalau sekarang, ketika ditawari politik uang, mereka butuh itu,” ujarnya.

Risma menjelaskan, lebih dari dua dekade pelaksanaan pilkada langsung telah melahirkan berbagai residu demokrasi, mulai dari mahalnya biaya politik hingga praktik transaksional yang berujung pada korupsi kepala daerah. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai efek lanjutan dari persepsi bahwa biaya politik adalah modal yang harus kembali.

“Saya menyebutnya sebagai residu. Efeknya ke orang yang mengeluarkan uang, mereka menganggap itu modal. Ada istilah mahar politik, serangan fajar. Itu konotasinya memang harus kembali. Ini biaya pesta yang harus balik modal,” ujar Risma yang juga pernah menjadi anggota KPUD Kabupaten Gowa.

Menurut Risma, pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya politik sekaligus mendorong partai politik menjalankan fungsi kaderisasi secara lebih serius. Dengan mekanisme tersebut, partai diharapkan tidak hanya mengedepankan popularitas, tetapi juga standar pendidikan, pengalaman, dan rekam jejak kader.

“Saya kira itu salah satu alasan mengapa beberapa elite partai cenderung setuju pilkada balik ke DPRD. Karena dengan cara itu, mungkin kita berharap mereka melahirkan kader-kader yang punya standar,” katanya.

Editor : Muhammad Nur