Residu 20 Tahun Pilkada: Biaya Politik Mahal Picu Kepala Daerah Sibuk Cari Cara Balik Modal

Pandangan serupa disampaikan sosiolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Hasruddin Nur. Ia menilai pilkada tidak langsung memiliki keunggulan dari sisi pengawasan karena jumlah aktor politik yang terlibat jauh lebih terbatas dibandingkan pilkada langsung.

“Kalau dibilang lebih mudah, ya lebih mudah. Contohnya di Sulawesi Selatan, DPRD provinsi itu 85 orang. Kota Makassar 50 orang. Jadi proses pengawasan bisa lebih mudah, lebih gampang terdeteksi lah,” ujar Hasruddin.

Meski demikian, Hasruddin mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang. Menurutnya, transaksi politik tetap berpotensi terjadi, namun lebih terpusat sehingga membutuhkan pengawasan dan regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik.

Editor : Muhammad Nur