Sensus Ekonomi 2026 Dimulai dari Sulsel, Pendataan Door to Door Mulai 15 Juni

MAKASSAR, iNewsCelebes.id -  Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (10/6/2026). Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi.

Pencanangan ini dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.

Baca Juga

BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi Barru Tumbuh 5,16 Persen

Proses pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan penarikan tali dari Kapal Phinisi dilanjutkan pemasangan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus sebagai simbol dimulainya rangkaian pelaksanaan SE2026 di Sulawesi Selatan.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pencanangan di Sulawesi Selatan menjadi langkah awal menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

“Pencanangan di Sulawesi Selatan ini merupakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi yang pertama di Indonesia dan menjadi langkah awal untuk menyamakan visi serta memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan sensus,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Statistik sekaligus momentum penting untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan mengalami perubahan.

Perubahan pola usaha, digitalisasi ekonomi, serta munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru perlu dicatat secara lengkap agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian terkini.

“Sensus Ekonomi 2026 adalah kesempatan emas untuk memotret aktivitas ekonomi secara lengkap, menyeluruh, dan terkini sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih presisi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa data hasil sensus nantinya tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara lebih konkret dan terukur. Melalui penguatan informasi spasial dan geotagging, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai persebaran aktivitas ekonomi di wilayahnya.

“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang lengkap hanya dapat terwujud jika semua pihak bersedia untuk didata,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto menambahkan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Sulawesi Selatan.

“Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi energi positif bagi kami untuk mengemban amanah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan dukungan itu, Sulawesi Selatan siap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026,” kata Aryanto.

Disisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan sensus ekonomi diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

“Kami membutuhkan pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha, dan pelaku ekonomi secara lebih lengkap agar kebijakan pembangunan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Olehnya itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan data resmi BPS sebagai dasar penyusunan program pembangunan.

Data hasil sensus nantinya akan digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi daerah, mengidentifikasi pusat pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung secara door to door pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Editor : Muhammad Nur