Bupati Gowa Minta Mediasi, Sekda Sulsel Khawatir Pemprov Dianggap Intervensi

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) merespons permintaan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, yang meminta Gubernur Sulsel memfasilitasi sekaligus memediasi hubungan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa di tengah bergulirnya hak angket terhadap dirinya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menilai penyelesaian persoalan tersebut sebaiknya dilakukan terlebih dahulu di tingkat kabupaten melalui komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak, tanpa harus langsung melibatkan pemerintah provinsi.

Baca Juga

Bupati Gowa Akui Sejumlah Pejabat Pemda Dinonaktifkan, Ini Alasannya

"Karena sebenarnya seidealnya itu, persoalan di Kabupaten diselesaikan di Kabupaten," kata Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/7/2026).

Jufri membenarkan surat permohonan fasilitasi atau mediasi yang diajukan Bupati Gowa telah diterima Pemprov Sulsel melalui sistem Smart Office (SO) pimpinan dan saat ini telah diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang untuk dipelajari.

Meski demikian, menurutnya, hubungan antara kepala daerah dan DPRD telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga

Heboh! Isu 15 Pejabat Pemda Gowa Dinonjobkan, Bupati Husniah Akhirnya Buka Suara

Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan setara sehingga penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi dan kesepahaman.

"Dalam struktur undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi mereka adalah mitra sejajar, artinya tidak saling membawahi. Kenapa disebut mitra? Karena kalau satu mau dan yang lain tidak mau, ya tidak jadi. Jadi harus memang mereka bersepakat. Kuncinya adalah komunikasi," jelasnya.

Jufri mengingatkan, langkah Pemprov Sulsel untuk langsung memfasilitasi hubungan antara Bupati Gowa dan DPRD Gowa berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap urusan internal pemerintah daerah.

Editor: Arham Hamid