Heboh! 326 Kepala Sekolah di Sulsel Mundur Usai Temuan BPK Soal Cashback Dana Bos

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi selatan mengajukan pengunduran diri hingga menimbulkan polemik belakangan ini.

Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan mengungkap alasan di balik pengunduran diri ratusan kepala sekolah tersebut karena terdampak hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga

Kejari Makassar Periksa 15 Saksi Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah SD dan SMP

Kepala Disdik Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin, mengatakan temuan tersebut menjadi dasar evaluasi yang dilakukan bersama Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Berdasarkan hasil temuan itu terdapat sekitar 128 sekolah pada tahap pertama yang dianggap menerima hadiah atau cashback. Setelah itu ada lagi 198 kepala sekolah pada tahap kedua dengan kasus yang sama," kata Iqbal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sulsel, Jumat (12/6/2026) lalu.

Dengan tambahan temuan pada tahap kedua, jumlah kepala sekolah yang masuk dalam hasil pemeriksaan BPK mencapai 326 orang.

Baca Juga

Wali Kota Makassar Warning Pengelola Dana BOS, Kepala Sekolah Dilarang Sebut Anggaran Saya

Menurut Iqbal, setiap temuan telah disertai nilai cashback yang diterima masing-masing sekolah dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam menentukan langkah tindak lanjut. Disdik Sulsel menilai temuan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah.

"Kami menganggap bahwa ini adalah pelanggaran, sudah menjadi temuan yang menyalahgunakan kewenangan," ujarnya.

Meski demikian, Iqbal menegaskan bahwa temuan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ataupun penggelapan dana BOS.

Baca Juga

Viral Dugaan Pungli Jabatan Kepsek, Wali Kota Makassar Perintahkan Inspektorat Usut Tuntas

"Sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan dana BOS. Istilah penggelapan baru bisa digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan hukum yang menyatakan hal tersebut," katanya.

Editor: Muhammad Nur