Dukung Keberlanjutan MBG, Gapembi Sulsel Sampaikan 8 Aspirasi kepada BGN

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Pengusaha penyedia dapur MBG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Sulawesi Selatan menyampaikan delapan aspirasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi itu disampaikan sebagai bentuk dukungan sekaligus masukan dari para mitra yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Ketua Gapembi Sulsel, Nurdin Beta, menegaskan bahwa para mitra tetap berdiri di belakang program unggulan pemerintah tersebut. Menurutnya, keberadaan MBG tidak hanya menyentuh kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi mulai dari petani, pemasok bahan pangan, relawan hingga pekerja dapur.

"Asta ini berisi delapan poin. Yang pertama, Gapembi Sulsel tetap mendukung penuh program presiden yaitu program makan makan bergizi gratis," kata Nurdin Beta dalam konferensi pers di Makassar, Jumat (19/6/2026).

Dalam delapan aspirasi tersebut, Gapembi menyatakan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan Program MBG di seluruh Indonesia. Mereka juga menyatakan kesiapan menjadi pelaksana dapur MBG yang memenuhi standar dan petunjuk teknis yang ditetapkan BGN.

Namun di sisi lain, para mitra berharap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program dapat dikaji ulang. Salah satunya terkait Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menghapus insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari bagi mitra dapur MBG.

Menurut Nurdin, kebijakan tersebut menimbulkan keresahan karena dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan kerja sama yang telah dibangun sejak awal pelaksanaan program.

Selain itu, Gapembi juga meminta pemerintah meninjau kembali rencana moratorium pembangunan dapur MBG. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas, terutama bagi pelaku usaha dan yayasan yang telah menginvestasikan modal untuk mendukung program MBG.

Tak hanya soal investasi, Gapembi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan distribusi makanan bagi kelompok rentan yang dikenal sebagai kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, meskipun sekolah sedang libur.

"Karena terkait dengan pemenuhan gizi tidak mengenal yang namanya libur," imbuh Nurdin Beta.

Melalui ASTA Aspirasi Mitra BGN, Gapembi juga meminta adanya kepastian investasi jangka panjang bagi mitra, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia BGN, serta penolakan terhadap regulasi yang dinilai tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program di lapangan.

Mereka juga mendorong agar BGN lebih banyak melibatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam merumuskan standar operasional dan tata kelola program sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan sesuai kondisi riil.

Nurdin menegaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG selama libur sekolah bukan hanya berdampak pada pengusaha dapur. Kebijakan tersebut juga berpengaruh langsung terhadap ribuan relawan, pekerja dapur, distributor bahan pangan hingga petani yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok program.

"Relawan sangat merasa kehilangan apabila dihilangkan 2-3 minggu untuk pekerjaannya, karena sangat tergantung dengan dengan adanya program ini," tegasnya.

Karena itu, Gapembi berharap pemerintah dan BGN dapat membuka ruang dialog dengan para mitra sebelum mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap keberlangsungan program.

"Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa mohon pihak BGN pemerintah dalam hal ini, untuk meninjau kembali surat edaran yang menghentikan distribusi selama libur sekolah, sehingga ada rasa keadilan dari pemerintah begitu juga mitra dan seluruh para relawan supplier dan petani," pungkas Nurdin Beta.

Berikut delapan aspirasi Gepembi Sulsel;

1. Komitmen mendukung keberlanjutan Program MBG di seluruh Indonesia.

2. Kesiapan menjadi pelaku dapur MBG berstandar tinggi sesuai pedoman dan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

3. Dukungan terhadap efisiensi anggaran dan pencegahan kebocoran anggaran tanpa merugikan investasi mitra.

4. Permintaan pengkajian ulang wacana moratorium dapur MBG karena dinilai berdampak luas terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

5. Jaminan kepastian investasi jangka panjang bagi mitra dan yayasan yang telah menanamkan modal dalam program MBG.

6. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia BGN agar tata kelola program berjalan lebih efektif dan profesional.

7. Penolakan terhadap regulasi yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya sehingga menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

8. Peningkatan kolaborasi antara BGN dan mitra SPPG dalam merumuskan standar operasional dan tata kelola program yang adaptif.

Editor : Muhammad Nur