Rakernas APEKSI 2026, Pemkot Makassar Bagikan Inovasi Pelayanan Digital dan Pengelolaan Sampah

MEDAN, iNewsCelebes.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berbagi inovasi pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara.

Sejumlah perwakilan Pemkot Makassar dipercaya menjadi narasumber pada forum-forum strategis yang diikuti pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Mereka memaparkan praktik baik yang telah diterapkan di Makassar, mulai dari transformasi digital pelayanan publik hingga pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, tampil sebagai pembicara pada Ladies Program yang mengusung tema Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri. Dalam forum tersebut, Melinda memaparkan strategi pengelolaan sampah yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di TPA," ujarnya.

Melinda menjelaskan, Pemkot Makassar bersama TP PKK terus memperkuat edukasi dan pendampingan kepada masyarakat hingga tingkat RT dan RW agar budaya memilah sampah dimulai dari lingkungan rumah tangga.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029 melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Selain pengelolaan lingkungan, Makassar juga mempresentasikan inovasi di bidang pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber pada Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) Rakernas APEKSI.

Dalam pemaparannya, Roem memperkenalkan LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," katanya.

Menurut Roem, kehadiran LONTARA+ menjadi bagian dari transformasi digital Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

"Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi," jelasnya.

Editor : Muhammad Nur