Makassar Usulkan 79 Sekolah Direvitalisasi, Wilayah Kepulauan Sangkarrang Jadi Prioritas

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Pemerintah Kota Makassar mengusulkan sebanyak 79 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selain mendorong percepatan perbaikan sekolah rusak, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga meminta agar satuan pendidikan di wilayah Kepulauan Sangkarrang menjadi prioritas pada tahap berikutnya.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moch. Salim Somad yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kurniati.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, mengatakan revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Presiden untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat agar proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman.

"Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki," ujarnya.

Menurut Salim, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program utama, yakni revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran. Kedua program tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas.

"Kita koordinasi Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa," tuturnya.

Ia menambahkan, momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya yang mengalami kerusakan berat.

"Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempercepat perbaikan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat," lanjutnya.

Salim juga mengingatkan pentingnya pemetaan kondisi sekolah secara akurat. Menurutnya, usulan revitalisasi harus benar-benar menyasar sekolah yang membutuhkan, sehingga tidak terjadi manipulasi data yang justru merugikan daerah.

"Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan," tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari 79 sekolah yang diusulkan Pemerintah Kota Makassar, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima program revitalisasi.

"Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik," katanya.

Salim menjelaskan, tambahan kuota masih berpeluang diperoleh melalui tahap berikutnya apabila masih terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas. Secara nasional, pemerintah telah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan dukungan anggaran sekitar Rp15 triliun.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal penyelesaian seluruh dokumen administrasi bagi sekolah penerima agar proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026 dapat berjalan lancar.

"Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kepulauan Sangkarrang.

Menurutnya, satuan pendidikan di kawasan kepulauan masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana agar kualitas layanan pendidikan setara dengan sekolah di wilayah daratan.

"Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kepulauan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi," kata Achi.

Ia menilai revitalisasi sekolah di kawasan kepulauan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kota Makassar.

"Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan," pungkas Achi Soleman.

Editor : Muhammad Nur