Berkaca dari Tragedi Ayah Tewas di Bali, Publik Desak Evaluasi Bansos dan Pendidikan

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Tragedi tewasnya seorang ayah berinisial KD di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, memicu sorotan terhadap efektivitas program jaring pengaman sosial dan akses pendidikan bagi warga kurang mampu.

Berkaca dari peristiwa tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Gowa, Muh Taufan Yunus, mendesak Pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) serta kebijakan pendidikan agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

Diketahui, sebelum tewas akibat aksi pengeroyokan pada Jumat dini hari, KD disebut tengah berupaya mengumpulkan uang sebesar Rp2.713.000 untuk melunasi biaya gedung sekolah anaknya yang duduk di bangku SMA.

Fakta tersebut memunculkan keprihatinan berbagai kalangan karena dinilai mencerminkan masih adanya persoalan akses pendidikan dan perlindungan sosial di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata Bali.

Muh Taufan Yunus mengecam keras aksi main hakim sendiri yang menghilangkan nyawa korban. Namun, menurutnya, tragedi itu juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Kami mengecam keras aksi main hakim sendiri yang merenggut nyawa manusia. Namun, jauh di lubuk persoalan ini, ada kegagalan nyata dari Pemerintah Provinsi Bali dalam mendistribusikan keadilan ekonomi kepada masyarakat lokal," tegas Muh Taufan Yunus kepada wartawan. Selasa (28/7/2026).

Menurut Taufan, predikat Bali sebagai destinasi wisata dunia seharusnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

"Sangat ironis, miliaran rupiah mengalir dari sektor pariwisata setiap harinya, tetapi di sudut lain, seorang kepala keluarga harus mengalami nasib tragis hanya karena terjepit tuntutan biaya sekolah anak. Pemprov Bali tidak boleh hanya sibuk bersolek memoles infrastruktur pariwisata, sementara program beasiswa dan subsidi pendidikan untuk warga miskin (Desil rendah) tidak menyentuh akar rumput secara merata," tambah Ketua LSM PERAK Gowa tersebut.

Ia menilai, kejadian tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengevaluasi tata kelola anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial dan pendidikan.

"Kejadian ini merupakan alarm keras. Kami meminta Gubernur Bali dan seluruh jajaran pemda untuk mengaudit penyaluran dana bansos dan menjamin bahwa tidak boleh ada lagi anak sekolah di Bali yang dipungut biaya gedung hingga memberatkan orang tua yang tidak mampu," pungkas Muh Taufan Yunus menutup keterangannya.

Sementara itu, proses hukum atas kasus pengeroyokan yang menewaskan KD terus berjalan. Polres Tabanan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Meski demikian, tragedi ini tidak hanya menyisakan persoalan pidana, tetapi juga memunculkan desakan agar pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial dan kebijakan pendidikan, sehingga masyarakat kurang mampu tidak lagi menghadapi beban ekonomi yang berujung pada peristiwa serupa.

Editor : Arham Hamid