Wali Kota Makassar Mutasi Besar-besaran: 29 Pejabat Eselon II Dilantik, Ini Daftarnya
MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 29 pejabat mengalami pergeseran posisi dalam penataan birokrasi yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Dari total 29 pejabat tersebut, sebanyak 12 orang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Sementara pejabat lainnya menempati posisi baru, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.
Munafri mengatakan, pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
"Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta hasil pemetaan melalui manajemen talenta.
Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapatkan jabatan baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kepala OPD, tetapi juga membutuhkan kerja sama dan koordinasi seluruh unsur organisasi.
"Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain," tegasnya.
Selain itu, Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru menjaga komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program kerja yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, diminta tetap dilanjutkan agar tidak menghambat target pembangunan.
Dalam arahannya, Munafri juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan menghindari praktik yang melanggar aturan.
Ia secara khusus menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Makassar yang sebelumnya memberikan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.
"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan," katanya.
Editor: Muhammad Nur