TAKALAR, iNewsCelebes.id – Unjuk rasa puluhan Mahasiswa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh setelah terjadi saling dorong antara massa aksi dan aparat Satpol PP di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Takalar, Kamis (16/10/2025).
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi) itu memprotes dugaan perubahan kepemilikan lahan dan rumah milik seorang pejuang veteran, Husain Daeng Sanre, tanpa sepengetahuan pemilik. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu awalnya berlangsung tertib. Para mahasiswa memblokade sebagian Jalur Trans Sulawesi menggunakan satu unit truk yang dijadikan panggung orasi.
Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pihak Bapenda Takalar bertanggung jawab atas perubahan nama wajib pajak atas lahan seluas 2,8 hektar di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang diduga beralih kepemilikan tanpa seizin Husain Daeng Sanre.
“Husain Daeng Sanre ini adalah seorang pejuang veteran yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi tidak mendapatkan keadilan atas hak kepemilikan lahannya,” ujar Fahim, koordinator lapangan aksi, di sela-sela orasi.
Ketegangan mulai terjadi ketika sejumlah mahasiswa mencoba masuk ke area kantor Bapenda dan dihalangi oleh aparat Satpol PP. Adu mulut tak terhindarkan hingga berujung saling dorong dan adu jotos antara kedua belah pihak.
Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah aparat kepolisian turun tangan dan melerai massa.
Kepala Dinas Bapenda Takalar kemudian menemui massa aksi dan berjanji akan memblokir sementara pembayaran pajak atas lahan yang disengketakan, serta memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Setelah mendapat kepastian dari pihak Bapenda, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Namun, mereka menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak segera menyelesaikan kasus ini.
“Kami akan datang lagi dengan jumlah massa lebih banyak kalau pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan ini,” tegas Fahim.
Editor : Thamrin Hamid
Artikel Terkait
