MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan mencatat berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025. Tiga sektor utama – Administrasi Hukum Umum (AHU), Pembentukan dan Pembinaan Hukum, serta Kekayaan Intelektual (KI) – menunjukkan peningkatan signifikan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kinerja sepanjang tahun berjalan berada pada jalur yang tepat. Salah satunya terlihat dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Di AHU dan KI itu di tahun 2024 itu angkanya kurang lebih 12,2 miliar. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2025 ada kenaikan menjadi 12,6 miliar, itu ada kenaikan kurang lebih 3,2 persen,” ujar Andi Basmal dalam kegiatan refleksi akhir tahun dan pemberian penghargaan pelayanan publik, Rabu (10/12/2025).
Atas peningkatan tersebut, Andi Basmal memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang menangani sektor AHU dan KI.
“Ada beberapa juga capaian yang kami Alhamdulillah juga sesuai on the track dan progres misalnya pemberian bantuan hukum juga semakin baik,” tuturnya.
Meski anggaran bantuan hukum hanya Rp3,8 miliar, layanan tersebut mampu menjangkau masyarakat miskin di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Dalam hal ini masyarakat miskin atau kelompok orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan, itu juga kami jangkau di seluruh kabupaten kota atau 24 kabupaten kota di Sulsel,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai layanan, termasuk pendaftaran KI dan merek paten, turut mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah hampir semua program di bidang AHU, KI, bantuan hukum, rencana peraturan juga naik meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah semua tercapai dan bahkan melebihi target yang telah kita tentukan,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, Andi Basmal menargetkan konsistensi kinerja tanpa berlebihan.
“Kami akan pertahankan target ini untuk tahun 2026. Tentu saja kalau bisa kami titapkan lebih tinggi lagi, terutama terhadap pelayanan masyarakat,” harapnya.
Kinerja AHU di Sulsel menunjukkan progres positif. Sepanjang 2025, terdapat 728 notaris aktif di bawah pengawasan 7 MPDN. Layanan Apostille juga meningkat dengan penerbitan 1.319 sertifikat untuk legalisasi dokumen internasional.
Pada layanan kewarganegaraan, ada 7 permohonan pewarganegaraan yang diproses. Pertumbuhan usaha turut terlihat melalui 1.883 pendiri perseroan perorangan.
Di sisi lain, terdapat 21 PPNS baru sehingga totalnya mencapai 155 orang. Proses pengesahan 3.059 Koperasi Merah Putih juga dinyatakan tuntas sepenuhnya.
Dalam pembentukan regulasi daerah, Kanwil mencatat 1.039 produk hukum yang telah melalui harmonisasi, terdiri dari 191 Ranperda dan 848 Ranperkada.
Sepanjang 2025, terdapat 17 kegiatan konsultasi atau mediasi dengan DPRD dan pemerintah daerah. Sebanyak 41 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) telah terakreditasi.
Layanan bantuan hukum menangani 864 perkara litigasi dan 186 non-litigasi. Posbakum hadir di 3.059 desa atau kelurahan di 24 kabupaten/kota. Kanwil juga melaksanakan 69 penyuluhan hukum, dengan realisasi anggaran mencapai Rp3,3 miliar.
Minat terhadap perlindungan KI juga terus meningkat. Hingga 2 Desember 2025, total permohonan mencapai 7.073, terdiri dari 1.318 merek, 130 paten, 30 desain industri, 9 indikasi geografis, dan 15 KI komunal.
Tren kenaikan permohonan KI tercatat stabil dari tahun ke tahun, yakni 7.173 permohonan pada 2023, 8.667 pada 2024, dan meningkat menjadi 9.205 pada 2025.
Beberapa produk unggulan Sulsel kini terdaftar sebagai Indikasi Geografis (IG), antara lain Teun Suere Sengkang dari Wajo, Teun Butta Sepuk Luwu dari Luwu Utara, dan Cabai Kalokkon dari Tana Toraja dan Toraja Utara. Sulsel juga telah memiliki 28 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang tersebar di berbagai daerah
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
