Husniah juga memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi Gowa dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami fluktuasi.
Ia menyebut, terjadi penurunan pada 2021 hingga 2022 akibat rendahnya daya beli masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kembali naik pada 2023 sebesar 5,82 persen, kemudian sempat turun lagi di 2024,” ungkapnya.
Dari kondisi tersebut, Pemkab Gowa terus mencari akar persoalan, salah satunya dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor ekonomi.
“Kalau begitu, kita harus meningkatkan SDM, terutama untuk menekan kemiskinan agar tidak menjadi penghambat kemajuan Gowa,” tegasnya.
Ia menambahkan, melalui gerakan “Gowa Maju” dengan fokus pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mampu melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.
Ekonomi Gowa mencatat lonjakan tajam pada tahun 2025 yakni 7,04 persen melampaui capaian Sulsel 5,43 persen dan nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Gowa secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2021-2025.
Setelah sempat mengalami fluktuasi pasca-pandemi (2022-2023), angka kemiskinan Gowa menunjukkan tren penurunan tajam dari 7,42 persen (2023) menjadi 6,64 persen pada tahun 2025.
Penurunan sebesar 0,78 poin persentase dalam dua tahun terakhir (2023-2025) menunjukkan bahwa program intervensi mulai menunjukkan dampak nyata dan terkonvergensi dengan baik.
Sementara itu, Prof Muhaemin Latif mengungkapkan bahwa di Gowa terdapat sekitar 1.000 keluarga miskin ekstrem. Namun, ia menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata.
“Kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi indikatornya tidak bisa satu faktor saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat miskin ekstrem kerap terpinggirkan dan baru diperhatikan dalam momentum tertentu, seperti pesta demokrasi.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memicu kemiskinan, di antaranya kepemimpinan yang lemah dalam kepedulian sosial, ketimpangan distribusi sumber daya, serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
“Korupsi dan lemahnya good governance menjadi penghambat utama kebijakan berjalan efektif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya diskriminasi struktural yang membuat kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.
Ketua IJTI Sulsel, Andi Mohammad Sardi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan IJTI Sulawesi Selatan dalam program “Gowa Maju: Gerak Bersama Hapus Miskin Ekstrem”.
“Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan solusi yang terarah dan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai, peran media sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada publik, sekaligus mengawal kebijakan agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kami berharap keterlibatan ini mampu meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Gowa,” pungkasnya
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
