MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Harga telur ayam di Sulawesi Selatan masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Kondisi ini menekan peternak rakyat, terlebih biaya pakan masih menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi.
Harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Angka tersebut masih di bawah HAP yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram.
Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan dalam kegiatan advokasi persaingan usaha dan pengawasan kemitraan sektor perunggasan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel H. Taufiq mengatakan rendahnya harga telur terjadi di tengah tingginya biaya produksi yang harus ditanggung peternak.
"Biaya pakan mencapai Rp9.000–Rp9.500/kg dengan pakan menyumbang sekitar 70% biaya produksi, kondisi tersebut menekan margin dan meningkatkan risiko kerugian peternak," kata H. Taufiq.
Di sisi lain, Taufiq menyebut produksi ayam pedaging di Sulsel mencapai sekitar 174 juta kilogram per tahun. Sementara itu, kebutuhan tahunan hanya sekitar 134,7 juta kilogram.
Surplus produksi tersebut dinilai dapat memengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi harga di tingkat peternak.
Plt. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Dahliana Tanur mengatakan pihaknya terus memantau rantai pasok komoditas ayam ras dan telur untuk memastikan pembentukan harga berlangsung secara wajar.
Pemantauan dilakukan dengan melihat margin perdagangan mulai dari tingkat peternak hingga pedagang eceran.
"Selain pengawasan harga dan rantai pasok, KPPU juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma," kata Dahlia.
KPPU mendorong agar perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma memberikan posisi tawar yang seimbang. Kemitraan juga diharapkan tidak merugikan peternak, termasuk dalam pembagian hasil maupun pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil VI KPPU Makassar, Charisma, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan serta pemerintah kabupaten dan kota untuk meninjau pelaksanaan perjanjian kemitraan.
"Review akan dilakukan terhadap perjanjian maupun informasi terkait praktik kemitraan yang dinilai belum mencerminkan kesetaraan antara perusahaan inti dan peternak plasma," ujar Charisma.
Menurut Charisma, penetapan harga acuan ayam hidup dan telur merupakan kewenangan pemerintah. KPPU tidak menetapkan harga, tetapi memastikan kondisi pasar tidak mengarah pada praktik yang dapat mengganggu persaingan usaha.
Persoalan rendahnya harga telur sebelumnya juga disuarakan ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi. Mereka menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, peternak membagikan telur dan ayam kepada masyarakat. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap harga jual telur yang dinilai belum mampu menutup biaya produksi.
Penanggung jawab aksi, Bazuki Suyuti, mengatakan peternak mengalami kerugian sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram akibat rendahnya harga telur.
"Permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks, sangat krusial, butuh fokus, butuh sebuah peran pemerintah," kata Bazuki saat ditemui di sela aksi.
Saat itu, Bazuki menyebut harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi terus meningkat akibat tingginya harga pakan.
"Kalau hari ini kita bicara Rp20.000-Rp21.000, dampaknya harga pakan cukup tinggi, harga telur anjlok, sehingga setiap hari kita harus nomboki Rp3.000 sampai Rp4.000," ujarnya.
Selain harga telur, peternak juga menyoroti persoalan harga dan ketersediaan jagung yang menjadi salah satu bahan utama pakan ternak. Mereka meminta pemerintah menjaga harga jagung sesuai HAP dan menyesuaikan kebijakan impor dengan kondisi pasokan dalam negeri.
"Kita jangan alergi terhadap impor, tapi bagaimana menstabilkan harga. Buka tutup keran impor ini salah satu solusi untuk kami," kata Bazuki.
Peternak juga meminta pemerintah meningkatkan penyerapan telur lokal melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pengadaan pangan.
Mereka mendesak pemerintah mengawasi harga telur di tingkat peternak serta menindak pembeli besar yang membeli telur di bawah harga acuan.
Desakan tersebut menjadi bagian dari upaya peternak meminta adanya kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan harga telur, menekan biaya produksi, serta memastikan keberlangsungan usaha peternakan rakyat di Sulawesi Selatan.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
