Keempat, pemerintah Kabupaten Pangkep didesak memastikan ketersediaan dan stabilitas listrik di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep.
Kelima, pemerintah daerah diminta menjamin BBM dan LPG bersubsidi tersedia, tepat sasaran, serta dijual sesuai harga yang telah ditentukan.
Keenam, PMII meminta pemerintah memprioritaskan pemerataan energi bersubsidi bagi masyarakat kepulauan, nelayan, petani dan masyarakat kurang mampu.
Ketujuh, mahasiswa mendesak pemerintah membuka data kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Pangkep secara transparan kepada masyarakat.
Kedelapan, PMII mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penimbunan, penyalahgunaan, maupun praktik kecurangan dalam distribusi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram dan kuota energi.
Kesembilan, PMII mendesak Kementerian BUMN mengevaluasi pimpinan PLN UID Sulselrabar serta Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Bahkan, mahasiswa meminta pejabat terkait dicopot apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak mampu menstabilkan krisis energi di Sulawesi Selatan.
Usai menyampaikan aspirasi di jalur Trans Sulawesi, massa PMII Pangkep kemudian melanjutkan aksi dengan mendatangi Polres Pangkep.
Kedatangan mahasiswa ke kepolisian berkaitan dengan tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya praktik penimbunan, penyalahgunaan, maupun permainan oknum dalam distribusi energi bersubsidi.
Setelah dari Polres Pangkep, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Pangkep untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta dukungan wakil rakyat dalam mencari solusi atas persoalan energi yang terjadi.
Ahmad Ma'ruf menegaskan PMII tidak akan tinggal diam ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan energi.
"Kami mendesak pemerintah Kabupaten Pangkep untuk segera menstabilkan stok BBM dan LPG yang ada di Kabupaten Pangkep," tegasnya.
Editor : Muhammad Nur
Artikel Terkait
