KPK Dorong Penguatan Integritas di Makassar, Pemkot dan DPRD Sepakat Teken Pakta Antikorupsi

Menurut Munafri, sinergi eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi di daerah. Ia menilai kehadiran KPK memberikan pemahaman baru sekaligus membuka wawasan jajaran pemerintah daerah mengenai sistem antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan,” jelasnya.

Aliyah menambahkan, Pemkot Makassar terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, dan menanamkan budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menekan, melainkan memberikan edukasi dan pencerahan agar penyelenggara pemerintahan memahami pentingnya tata kelola yang transparan.

“Kami hadir untuk memberi pencerahan, bukan tekanan. Kami ingin masyarakat percaya bahwa uang mereka dikelola dengan baik,” ungkap Johanis.

Editor : Muhammad Nur