DPRD Pangkep Temui Kementerian ESDM, Rahmat: Masih Banyak Pulau Belum Menikmati Listrik Layak

JAKARTA, iNewsCelebes.id – Rombongan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan dengan mendatangi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan mendorong percepatan penyediaan listrik, khususnya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di pulau-pulau yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara memadai.

Salah satu anggota DPRD Pangkep yang hadir dalam rombongan, Rahmat dari Daerah Pemilihan (Dapil) lV yang meliputi Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, menyampaikan langsung kondisi masyarakat kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.

Rahmat mengungkapkan dirinya memahami betul persoalan tersebut karena berasal dari wilayah kepulauan.

"Saya lahir di sana dan cukup sangat tahu soal pulau terjauhnya Pangkep," katanya dalam pertemuan dengan jajaran Ditjen Ketenagalistrikan.

Ia menjelaskan, Kabupaten Pangkep memiliki 117 pulau, dengan sekitar 90 pulau berpenghuni. Menurutnya, masih banyak pulau yang layak menjadi sasaran pembangunan PLTS komunal.

"Khusus Kalmas, karena saya dari Kalmas, pulau yang masuk tadi itu ada Pulau Bangkauluang, itu paling sedikit penghuninya sebetulnya. Mungkin sekitar 50 rumah. Selebihnya rata-rata 200 rumah. Jadi mungkin masuklah untuk PLTS komunal kalau di atas 200 rumah," ujarnya.

Rahmat juga menyebut data kebutuhan elektrifikasi sebenarnya telah dimiliki oleh PLN. Ia mengingat adanya sosialisasi program listrik yang digelar pada 2024 dan mendapat sambutan besar dari masyarakat.

"Saya yakin sekali sebetulnya datanya itu ada di PLN. Tahun 2024 saya hadir di Kalukuang menghadiri sosialisasinya. Saya ingat sekali November 2024," katanya.

Menurut Rahmat, setelah sosialisasi tersebut petugas PLN sempat turun ke lapangan. Bahkan, sebagian warga telah menyetorkan uang sebagai bagian dari proses penyambungan listrik.

"Dan setelah itu orang PLN turun. Bahkan ada yang sudah membayar. Begitu besarnya dan antusiasnya masyarakat tentang listrik ini," ungkapnya.

Namun hingga kini, program tersebut belum terealisasi sehingga memicu kekecewaan masyarakat.

"Bayangkan dari tahun 2024 mereka membayar. Dan itu yang sempat ribut kami kemarin di kabupaten, bahkan kami juga didemo di DPR beberapa kali," katanya.

Rahmat menegaskan, persoalan listrik selalu menjadi aspirasi utama masyarakat setiap kali anggota DPRD melaksanakan reses di wilayah kepulauan.

Menurutnya, masih banyak pulau yang sama sekali belum menikmati listrik. Sementara sebagian lainnya hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) bantuan Pemerintah Kabupaten Pangkep yang beroperasi secara terbatas.

Ia menjelaskan, sebelumnya PLTD dapat menyala sekitar tiga jam setiap malam. Namun, dalam beberapa waktu terakhir durasi operasional berkurang drastis akibat sulitnya memperoleh bahan bakar solar.

Akibatnya, listrik kini hanya menyala sekitar satu jam, mulai pukul 18.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita, sebelum kembali dipadamkan untuk menghemat penggunaan BBM.

Kondisi tersebut dinilai sangat menghambat aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar anak-anak, pelayanan publik, hingga roda perekonomian di wilayah kepulauan.

Melalui pertemuan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, DPRD Pangkep berharap pembangunan PLTS komunal di pulau-pulau berpenghuni dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat kepulauan memperoleh akses listrik yang layak dan berkelanjutan

Editor : Muhammad Nur