Mahasiswa Makassar Desak RUU Perampasan Aset, Soroti Lemahnya Efek Jera Koruptor

MAKASSAR, iNewsCelebes.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran (AP) Pettarani, Makassar, Kamis (27/8/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Baca Juga

RUU Perampasan Aset, Guru Besar UNM Prof Harris Arthur Hedar: 5 Pasal Kontroversi Sarat Multitafsir

Massa mulai menggelar aksi sekitar pukul 16.00 WITA hingga 18.00 WITA. Demonstran menutup sebagian badan Jalan AP Pettarani dengan membentangkan spanduk dan menggunakan sebuah truk sebagai panggung untuk menyampaikan orasi.

Jenderal Lapangan Ampera Sulsel, Sidiq, mengatakan RUU Perampasan Aset penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

"Kami hadir untuk menyikapi pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Regulasi ini penting untuk menyita dan mengembalikan aset negara dari tindakan korupsi yang dilakukan oknum-oknum tertentu," ujar Sidiq saat ditemui di lokasi aksi.

Sidiq menilai penindakan terhadap pelaku korupsi selama ini belum memberikan efek jera yang maksimal. Karena itu, pihaknya mendorong adanya aturan yang dapat memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Menurutnya, kepastian hukum terkait perampasan aset juga diperlukan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap penegakan hukum kasus korupsi.

"Publik butuh kepastian hukum. Tanpa regulasi yang tegas seperti perampasan aset, tidak ada jaminan yang betul-betul bisa dipercayai masyarakat bahwa pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya," tegasnya.

Saat ditanya mengenai wacana pemiskinan koruptor, Sidiq mengatakan perampasan aset hasil tindak pidana dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Ia menilai, ketika aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat disita negara, pejabat maupun pemegang kekuasaan akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi.

"Pengesahan RUU Perampasan Aset ini akan membuat oknum di lembaga kekuasaan tidak berani lagi korupsi karena asetnya akan disita. Mereka pasti akan memikirkan dampak ekonomi bagi keluarganya," kata Sidiq.

Ampera Sulsel memastikan akan terus mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset. Mereka juga mengancam menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah dan DPR dinilai terus menunda pembahasan regulasi tersebut.

Editor : Muhammad Nur